DPRD Jabar Minta Anggaran Rutilahu Ditambah

MATAKOTA, Bandung – Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, mendorong penambahan volume jumlah serta anggaran program rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Menurutnya, saat ini perlu ada penambahan dalam segi volume jumlah rumah yang akan dilakukan pembaharuan dan volume anggaran karena dinilai masih belum mencukupi.

“Kami meminta pemerintah untuk melakukan penambahan untuk volume jumlah per unit dan volume anggarannya, sehingga banyak masyarakat yang melakukan upaya swadaya,” ujarnya, Selasa (9/11/2021).

Buky Wibawa menambahkan, kendala yang sering dijumpai saat monitoring yaitu tentang syarat untuk mendapatkan bantuan Rutilahu, dimana masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus memiliki sertifikat kepemilikan.

“Salah satu kendala yang sering kita jumpai pada saat monitoring Rutilahu yaitu tentang hak sertifikat kepemilikan,” ujarnya.

“Karena pada saat ini banyak masyarakat yang tinggal di rumah tak layak tetapi tanahnya itu bukan milik mereka, melainkan milik pemkot, pemkab, atau PJKA,” ucap Buky.

Terkait itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengadakan program lain di luar Rutilahu untuk mengatasi kendala ini, walaupun sudah ada beberapa pihak selain pemerintah yang sudah melaksanakannya.

“Kami mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan program lain sejenis Rutilahu, walaupun sudah ada beberapa pihak selain pemerintah yang sudah melaksanakannya dengan biaya yang ditanggung oleh sponsor,” tutur Buky. (ADV)