Diduga Hanya Menggerogoti APBD, MGP Minta TAP Dibubarkan

MATAKOTA || eljabar.com — Manggala Garuda Putih Jawa Barat mendesak Ridwan Kamil untuk membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk sejak 2019 lalu.

“TAP ini harus dibubarkan lantaran tak sesuai Undang-Undang. Anggotanya hanya sebatas pada tim sukses Ridwan Kamil pada kontenstansi Pilkada Jabar lalu. Bahkan, kami menduga TAP ini ada indikasi menjadi sarang KKN,’ kata Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih Jawa Barat dan Aktivis Anti korupsi, Agus Satria, usai aksi pemasangan spanduk di Sekretariat TAP di Jalan Ir H Djuanda Bandung, Kamis (2/2023).

Selain itu, kata Agus, ada laporan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan tim TAP.

“Padahal, kami melihat sistem kepegawaian di Jawa Barat sudah bagus tapi kenyataannya masih ada persekongkolan oknum TAP”

Agus juga mengaku banyak menerima laporan dari beberapa elemen masyarakat terkait keberadaan kantor tim TAP di Jalan Dago 148. Lahan yang digunakan untuk kantor tim TAP adalah aset milik Pemprov Jawa Barat, sehingga harus dikembalikan lagi ke negara

“Ini lahan milik aset Pemprov yang digunakan TAP sebagai kantor. Jadi kami akan terus melakukan aksi bahkan akan berkemah disini apabila Gubernur Jabat tidak membubarkan tim TAP’ tegasnya.

Disamping itu ia berharap agar aparat penegak hukum di Jawa Barat maupun di KPK turun memeriksa. Pasalnya, TAP diduga adalah sarang mufakat yang melahirkan perencanaan banyak proyek, seperti misalnya petani milenial dan Masjid Al Jabbar.

“Kami berharap kepada Kejati Jabar untuk segera memproses laporan laporan kami yang sudah layangkan,’ tandasnya.

Dalam aksi itu, Manggala Garuda Putih Jawa Barat juga melayangkan sejumlah tuntutan. Di antaranya usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Jabar. Mereka juga meminta jabatan-jabatan struktural yang kosong segera diisi dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan. “Jangan karena nepotisme dan kolusi,’ tegasnya.

Tuntutan lain ialah penolakan terhadap calon pejabat titipan dan setingan. “Jangan korbankan Jabar jelang tahun politik karena habisnya masa jabatan Gubernur, Wagub dan Sekda Jabar.”

Massa meminta Pemprov Jabar segera menyiapkan kader terbaik untuk mengisi jabatan. “Kami juga minta DPRD Jabar segera melakukan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.”

Yang terakhir, mereka menuntut pencopotan anggota TAP Gubernur Jabar dan pejabat pemprov yang menjadi “budak” TAP. **