Home All News Diduga DPKP3 Kota Bandung Masih Miliki Hutang 3,4 Miliar, MGP Soroti Pembanguan Rumah Deret Tamansari
All News - Hukum - 2022-10-25

Diduga DPKP3 Kota Bandung Masih Miliki Hutang 3,4 Miliar, MGP Soroti Pembanguan Rumah Deret Tamansari

MATAKOTA | Bandung, — Pemerintah Kota Bandung memiliki tujuan jangka panjang yang baik dengan melakukan pembangunan rumah deret di RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan. Kawasan strategis tersebut ke depannya hendak dibangun agar lebih tertata lagi.

Pembangunan rumah deret Tamansari sudah memasuki tahap ketiga, namun dalam pembangunan tersebut melahirkan beberapa permasalahan, baik dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung ataupun pihak kotraktor dalam ini PT Global Karya Sejahtera Raya.

Permasalahan tersebut dintaranya, pertama pembangunan Rumah Deret Tamansari tahap II yang dilaksanakan oleh PT Global terindikasi terjadi KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, red), yang mana pada pembangunan tahap kedua DPKP3 Kota Bandung diduga masih menyisakan utang senilai Rp 3,4 miliar kepada PT Global selaku kotraktor.

Kedua, PT Global tersebut adalah perusahaan yang sudah memiliki daftar hitam di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dan pada pada pembangunan Rumah Deret Tamansari tahap III ini disinyalir juga ada indikasi KKN dikarenakan yang pemenangnya didapat oleh PT Global lagi. Dengan kata lain pihak DPKP3 Kota Bandung ada persengkolan dengan pihak PT Global.

“Kami juga mengindikasikan perusahaan pemenang tender rumah deret yang bernilai Rp21 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2022 tersebut, diduga telah melakukan persekongkolan dengan pihak DPKP3 Kota Bandung,” ungkap Agus Satria, Kabiro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP), Selasa (22/10/2022).

Agus juga menyampaikan, dugaan ini, karena ada seorang oknum ASN (apartur sipil negara, red) DPKP3 yang kerap melakukan pengkondisian, rata-rata perusahaan yang dipakai adalah perusahaan luar Kota Bandung yang sudah memiliki kedekatan khusus dengannya.

“Contohnya tidak sedikit pihak pengusaha yang hendak bertemu dengan oknum tersebut mendapatkan kesulitan untuk bertemu, dengan alasan rapat atau lainnya,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, satu kegiatan yang dilarang dalam penyelenggaraan persaingan usaha yang sehat yaitu Persekongkolan dalam Tender. Salah satu bentuk praktek persaingan usaha yang dilarang dengan ancaman pidana dalam Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 berupa denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah), atau kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

“Bila hal ini benar-benar terjadi di tubuh DPKP3, maka kami Manggala Garuda Putih tak segan- segan untuk melaporkan ke pihak kejaksaan, dengan maksud tujuan agar DPKP3 lebih baik kedepannya,” pungkasnya. *Dy

Leave a Reply

Check Also

Anggaran Pelaksanaan Hakordia di Jawa Barat Tuai Pertanyaan

MATAKOTA || Bandung, — Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tangga…