Bandung Digital Safety Forum 2026, PWI Jabar Dorong Pers Tangkal Hoaks AI

MATAKOTA|| BANDUNG — Pers didorong mengambil peran lebih aktif dalam mencegah kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), terutama penipuan yang memanfaatkan tiruan wajah dan suara. Di tengah maraknya manipulasi digital dan hoaks, jurnalis dituntut tidak hanya mengungkap kasus, tetapi juga mengedukasi masyarakat dan memastikan setiap informasi terverifikasi.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, menegaskan hal tersebut dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Forum yang digagas PWI Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB) itu bertujuan memperkuat literasi, perlindungan, dan kepercayaan publik di ruang digital.

Menurut Tantan, perkembangan AI menghadirkan tantangan baru bagi keamanan masyarakat. Teknologi yang mampu meniru identitas seseorang berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan penipuan yang semakin sulit dikenali.

“Sekarang ada social engineering yang memanfaatkan AI. Suara bahkan wajah seseorang bisa ditiru, sehingga masyarakat berpotensi tertipu,” kata Tantan.

Karena itu, peran pers harus melampaui pemberitaan setelah kejahatan terjadi. Media juga perlu membantu masyarakat mengenali modus penipuan, memeriksa kebenaran informasi, dan meningkatkan kewaspadaan sebelum mengambil keputusan.

Manipulasi AI Hadirkan Ancaman Baru

Pemanfaatan AI membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanipulasi informasi dan identitas. Tiruan suara maupun wajah dapat digunakan untuk membangun kepercayaan korban, termasuk melalui modus social engineering.

Ancaman tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga memicu persoalan sosial. Gambar, video, atau rekaman suara hasil manipulasi dapat dipercaya sebagai kenyataan dan digunakan untuk merusak reputasi seseorang.

Ketua JHB, Suyono Widik, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026 merupakan respons terhadap meningkatnya perhatian terhadap kejahatan yang memanfaatkan teknologi AI.

Melalui forum ini, penyelenggara ingin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko di ruang digital sekaligus mendorong kolaborasi berbagai pihak agar teknologi dimanfaatkan secara aman dan bertanggung jawab.

Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak bisa lagi menjadikan tampilan visual, suara yang terdengar meyakinkan, atau pesan yang mengatasnamakan seseorang sebagai satu-satunya dasar untuk mempercayai informasi.

Pemeriksaan sumber dan konfirmasi melalui saluran resmi menjadi langkah penting sebelum mempercayai pesan, menyebarkan konten, atau melakukan transaksi.

Pers Harus Menjadi Benteng Terakhir Melawan Hoaks

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, akurasi tetap menjadi fondasi utama kerja jurnalistik. Informasi yang beredar cepat belum tentu benar. Begitu pula konten yang terlihat meyakinkan belum tentu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

Tantan menilai tantangan tersebut semakin besar di tengah maraknya hoaks dan fenomena post-truth, ketika persepsi maupun keyakinan dapat lebih memengaruhi masyarakat dibandingkan fakta yang telah diverifikasi.

“Saya menganggap pers menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya verifikasi sebagai bagian dari tanggung jawab pers. Wartawan perlu menguji informasi, meminta konfirmasi kepada pihak terkait, dan memastikan materi pemberitaan tidak menyesatkan publik.

Jurnalis juga perlu berhati-hati ketika menerima rekaman suara, foto, atau video yang belum jelas asal-usulnya. Apabila terdapat indikasi manipulasi, redaksi perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum memublikasikannya.

Selain mengungkap peristiwa, media dapat memperkuat edukasi publik melalui pemberitaan mengenai modus penipuan digital, cara memeriksa sumber informasi, dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat.

Dengan demikian, pers tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga membantu masyarakat memahami ancaman dan mengambil keputusan secara lebih bijak.

Literasi Digital dan Kolaborasi Jadi Kunci

Penguatan keamanan digital tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, pemerintah berperan dalam mendukung perlindungan data, sedangkan media memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman publik.

Suyono mengatakan forum tersebut mengusung tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan dan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik”.

“Tujuannya menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” ujar Suyono.

Melalui pendekatan lintas sektor, forum ini diharapkan memperkuat kesadaran bersama mengenai penggunaan teknologi secara aman. Upaya tersebut mencakup peningkatan literasi digital, kewaspadaan terhadap manipulasi AI, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut mengapresiasi penyelenggaraan forum yang digagas PWI Jawa Barat dan JHB tersebut.

Meski tidak dapat hadir secara langsung karena memiliki agenda kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, Farhan berharap kegiatan tersebut berlangsung lancar dan mampu meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan ruang digital.

Dukungan tersebut diharapkan mendorong edukasi dan perlindungan digital tidak berhenti pada diskusi. Masyarakat perlu memperoleh pemahaman praktis untuk mengenali risiko, sementara berbagai pihak perlu memperkuat koordinasi dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi.

Dukungan Lintas Sektor Perkuat Keamanan Digital

Bandung Digital Safety Forum 2026 mendapat dukungan lintas sektor dari unsur pemerintah, perbankan, regulator, dan dunia usaha. Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, BRI, Dinas Perhubungan Jawa Barat, bank bjb, Bank Indonesia (BI), BJB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUJ, dan Semen Kujang.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi digital, mendorong keamanan transaksi, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan.

Melalui sinergi antara pers, pemerintah, sektor keuangan, dan dunia usaha, ruang digital diharapkan menjadi lebih aman dan tepercaya. Di tengah teknologi yang semakin canggih, kemampuan memverifikasi informasi dan menjaga kewaspadaan menjadi perlindungan penting bagi masyarakat.