Anggaran Pelaksanaan Hakordia di Jawa Barat Tuai Pertanyaan

MATAKOTA || Bandung, — Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Gubernur Jawa Barat berencana akan melaksankaan peringatan Hakordia di Gedung Sate pada Rabu-Jumat, 7 – 9 Desember 2022.

Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria sangat menyayangkan pelaksanaan Hakordia yang menjadi narasumber langsung Ketua KPK, Firli Bahuri.

Seharusnya KPK itu datang ke Jawa Barat bukan untuk memberikan penyuluhan, tapi seharusnya melakukan penyelidikan kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

“Kenapa hal tersebut kami sampaikan, pasalnya KPK telah memberikan status bahwa Jawa Barat termasuk provinsi terkorup di Indonesia,” tegas Agus.

Aliansi Aktivis Jawa Barat juga menyoroti penganggaran pelaksanaan Hakordia tingkat Jawa Barat tersebut, menurut Agus, dari informasi bahwa anggaran yang diduga dapat sumbangan dari bank BPD setempat yang mencapai ratusan juta rupiah

“Dan bukan hanya itu, anggaran pelaksanaan Hakordia juga memakai anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov. Jabar),” ungkapnya.

Perihal anggaran, Agus juga telah menyampaikan kepada Ketua KPK, melalui pesan whatapp (WA), dan dengan singkat Firli Bahuri menjawab, bahwa anggaran Hakordia tersebut berasal dari anggaran KPK.

“Memperhatikan hal diatas, kami semakin menaruh pertanyaan besar, dan kami pun menduga pelaksanaan Hakordia di Jawa Barat terkesan berbau KKN,” kata Agus.

Agus pun sangat kecewa kalau KPK hadir di Jawa Barat hanya untuk melakukan penyuluhan dan pendidikan tentang hukum, pasalnya beberapa kasus yang terjadi di wilayah Jawa Barat, sudah dilakukan pelaporan kepada KPK, salah satunya tentang mesin parkir Kota Bandung.

“Kami tentunya akan menagih pernyataan KPK yang menyatakan, tidak akan tebang pilih dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi,” pungkas Agus dengan tegas. *Dy