Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan/NET
Home All News Andri dan Totoh Bebas, Ini Daftar Kekalahan KPK di Pengadilan Tipikor
All News - Berita - Hukum - 4 weeks ago

Andri dan Totoh Bebas, Ini Daftar Kekalahan KPK di Pengadilan Tipikor

MATAKOTA, Bandung – Vonis bebas dua terdakwa korupsi bantuan sosial masyarakat miskin Kabupaten Bandung Barat (KBB) Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan, bukan kekalahan pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pengadilan tingkat pertama. Tercatat, KPK pernah mengalami nasib serupa pada lima kasus sebelumnya.

Vonis bebas ini sejatinya bukan berarti Komisi Antirasuah itu kehabisan langkah untuk mengusut para terdakwa kasus korupsi. Pasalnya, KPK masih memiliki kesempatan melawan putusan dengan mengajukan upaya hukum.

Berikut perjalanan kasus-kasus tersebut:

1. Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad

Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad/ANTARA
Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad/ANTARA

Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa, 11 Oktober 2011. Majelis Hakim yang dipimpin Azharyadi Pria Kusuma menilai Mochtar tak bersalah.

Mochtar diduga terlibat dalam tiga kasus. Dia tersangkut kasus penyuapan agar Kota Bekasi mendapatkan penghargaan adipura pada 2010, penyuapan dalam pengesahan APBD, dan dugaan penyalahgunaan dana APBD Kota Bekasi 2009 untuk keperluan pribadi.

KPK, yang saat itu dipimpin Busyro Muqoddas, menuntut Mochtar dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Namun, tuntutan itu tak diindahkan Pengadilan Tipikor Bandung yang memberikan vonis bebas.

Putusan kontroversial itu membuat Mahkamah Agung (MA) memanggil hakim yang memutuskan perkara Mochtar. Di sisi lain, KPK memutuskan melawan vonis Pengadilan Tipikor Bandung dengan mengajukan kasasi.

Di tingkat kasasi, MA memutuskan membatalkan vonis Pengadilan Tipikor Bandung. Putusan itu dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Djoko Sarwoko serta anggotanya Krisna Harahap dan Leo Hutagalung.

“Terdakwa Mochtar Mohamad terbukti sah melakukan korupsi bersama-sama dan berjemaah untuk kemudian menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun penjara denda Rp300 juta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp639 juta,” kata juru bicara MA Ridwan Mansyur, Rabu, 7 Maret 2012.

2. Mantan Bupati Rokan Hulu Suparman

Mantan Bupati Rokan Hulu Suparman (foto: Tempo)
Mantan Bupati Rokan Hulu Suparman/TEMPO

Ketuk palu vonis bebas juga diberikan hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, kepada mantan Bupati Rokan Hulu Suparman, Kamis, 23 Februari 2017. Vonis itu membuatnya lepas dari tuntutan 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

“Membebaskan terdakwa (Suparman) dari segala tuntutan jaksa penuntut umum dan dipulihkan haknya serta membebankan biaya perkara pada negara,” kata Ketua Majelis Hakim Rinaldi Trihandoko, saat membacakan putusan.

Suparman sedianya terjerat kasus suap pembahasan APBD Riau 2014. Namun, hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menganggap dakwaan dari JPU KPK tak terbukti di persidangan. Mendengarkan putusan itu, Suparman pun bersujud syukur.

Kebahagiaan politikus Golkar itu tak berlangsung lama. Rabu, 8 November 2017, Hakim Agung MS Lumme, Krisna Harahap, dan Artidjo Alkostar, memvonisnya bersalah di tingkat kasasi. Dia dihukum 4,5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta.

3. Mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir

Vonis bebas Pengadilan Tipikor Jakarta berhadap Sofyan Basir pun menjadi kekalahan ketiga KPK di meja hijau. Mantan Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu lepas dari belenggu kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Memerintahkan saudara Sofyan Basir untuk segera dibebaskan,” kata Ketua Majelis Hakim Hariono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2019.

JPU pada KPK sebelumnya menuntut Sofyan dihukum lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa meyakini Sofyan memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek ini.

Mantan Dirut PLN Sofyan Basir/TEMPO
Mantan Dirut PLN Sofyan Basir/TEMPO

Di sisi lain, KPK memastikan tak berhenti untuk menjerat Sofyan. Lembaga Antirasuah hakulyakin Sofyan bersalah.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan itu (tindak korupsi Sofyan),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Belakangan, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan KPK.

Ditolaknya permohonan kasasi tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang menyatakan Sofyan Basir tidak bersalah dalam kasus korupsi terkait PLTU Riau-1.

“Permohonan kasasi penuntut umum ditolak karena menurut Majelis Hakim Kasasi putusan judex facti/Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2020).

4. Suheri Terta, Pengusaha Penyuap Annas Maamun

Pengusaha Suheri Terta/ANTARA
Pengusaha Suheri Terta/ANTARA

Suheri Terta, Manager PT Duta Palma Nusantara, didakwa terlibat dalam perkara alih fungsi hutan mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Suheri divonis bebas majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Rabu (9/8/2020).

Dalam sidang yang dipimpin Saut Maruli Tua Pasaribu, Suheri Terta dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan jaksa sesuai Pasal ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, KPK menuntut Suheri dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 150 subsider 6 bulan. Suheri diduga memberikan suap Rp 3 miliar kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Pada Selasa 30 Maret 2021, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi KPK. Suheri Terta dipidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta.

Perkara ini bermula dari pengajuan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Riau oleh Annas Maamun kepada Menteri Kehutanan tahun 2014. Rencana ini membuat Surya Darmadi (tersangka) menemui Annas Maamun dan Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulher.

Surya Darmadi ingin kebun milik perusahaannya, Dulta Palma Group dikeluarkan dari kawasan hutan dalam RTRW. Lokasi perusahaan ini ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

JPU KPK dalam dakwaannya menyebut ada rencana memberikan uang Rp 8 miliar kepada Annas. Di mana Rp 3 miliar sebagai uang muka dan sisanya diberikan setelah RTRW disahkan menteri.

Uang Rp 3 miliar diserahkan Suheri sebagai legal perusahaan melalui perantara bernama Gulat Mendali Emas Manurung.

5. Samin Tan, Pengusaha Penyuap Eni Maulani Saragih

Pengusaha Samin Tan/ANTARA
Pengusaha Samin Tan/ANTARA

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa kasus suap dan gratifikasi kepengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), Samin Tan.

Majelis hakim menilai Samin Tan tidak terbukti melakukan dakwaan alternatif pertama dan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum KPK.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Panji Surono pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/8/2021).

“Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat, dan martabatnya,” imbuh hakim Panji.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Samin dipenjara 3 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menilai, Samin terbukti memberi suap sejumlah Rp 5 miliar pada anggota Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih.

Tiga hakim dalam kasus Samin Tan menuai kontoversi. Mereka menyatakan posisi Samin Tan sebagai pemberi gratifikasi. Mereka berpendapat dalam Undang-undang Tipikor, para pemberi gratifikasi tidak diatur dalam pemidanaan.

Ketiga hakim itu adalah Panji Surono, Teguh Santoso, dan Sukartono.

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengajukan kasasi terhadap vonis bebas bos batu bara Samin Tan. Jaksa KPK telah menyerahkan memori kasasi ke Mahkamah Agung pada Kamis, 9 September 2021.

6. Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan, Terdakwa Korupsi Bansos COVID-19

Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan/NET
Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan/NET

Dua terdakwa perkara korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) M Totoh Gunawan dan Andri Wibawa, divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Andri Wibawa merupakan anak Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Dia beserta pihak swasta M Totoh Gunawan, dinilai majelis hakim tidak terbukti atas surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK.

“Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan, dua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Surachmat membacakan amar putusannya, Kamis (4/11/2021).

Merespons hal tersebut, KPK masih memikirkan langkah hukum selanjutnya.

“Atas putusan tersebut, KPK tentu menghormatinya. Namun tim jaksa akan segera mempelajari putusan lengkapnya dan pikir-pikir untuk langkah hukum berikutnya,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11/2021).

Ada beberapa pertimbangan hakim yang dinilai KPK kurang tepat.

“Dimana dalam perkara dengan terdakwa Aa Umbara (Bupati nonaktif Bandung Barat) seluruh unsur terbukti termasuk Pasal 55 KUHP yaitu perbuatan turut sertanya bersama dengan para terdakwa yang lain tersebut,” jelas Ali.

Dari proses penyidikan, Ali menyebutkan KPK juga yakin atas kecukupan bukti permulaan perkara ini.

Terlebih fakta hukum sidang yang telah jelas memperlihatkan peran dari kedua terdakwa tersebut.

“Termasuk unsur kerja sama antara terdakwa AW (Andri Wibawa), MTG (M. Totoh Gunawan) bersama- sama terdakwa AA Umbara,” imbuhnya.

Ali mengatakan, di persidangan dan dalam pledoi, terdakwa Andri Wibawa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya pemberian fee 6 persen dari terdakwa M. Totoh Gunawan kepada Aa Umbara.

“Kami mengajak masyarakat bisa mengeksaminasi putusan ini sebagai pembelajaran sekaligus langkah korektif jika ditemukan adanya hal-hal yang kurang sesuai dalam konteks penegakkan hukum pemberantasan korupsi,” katanya. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

DPRD Kota Bandung Minta BPBD Diatur Perda

MATAKOTA, Bandung — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Bah…