AGUS SATRIA Menyoroti “Tiga Proyek Bankeu Infrasturktur Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya

MATAKOTA || Bandung –Ketua Umum DPP LSM BRANTAS, Wanwan Mulyawan DAN Analisa  Kebijakan Publik Sekaligus Aktivis Anti Korupsi, AGUS SATRIA Menyoroti “Tiga Proyek Bankeu Infrasturktur Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya.”

Tiga kegiatan Proyek di Kabupaten Tasikmalaya ini yang bersumber dari anggaran Bankeu dengan jumlah nilai anggaran puluhan milyar ini atau sekitar senilai Rp.30.8 Miliar dengan besar harapan mereka bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat di kabupaten Tasikmalaya.

Namun pembangunan ketiga proyek tersebut disoroti oleh beberapa aktivis, seperti yang dikatakan Ketua Umum BRANTAS’ Wanwan Mulyawan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, harus tegas dan segera memeriksa pihak rekanan dan seluruh stakeholder dinas juga kontraktor yang terlibat dalam pembangunan jembatan dan ruas jalan ini karena diduga kuat proyek tersebut terindikasi korupsi atau paling tidak ada konspirasi jahat yang terbangun diantara mereka,” ujar beliau yang pernah melaporkan kasus yang hampir sama beberapa tahun yang lalu dan terbukti beberapa orang di jadikan tersangka dan di hukum penjara.

“Secara kasat mata terlihat ada sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan ruas jalan ini tipis, sehingga diduga kuat sekali tidak sesuai yang ada didalam (RAB), yang membuat kekuatan jalan nantinya kurang berkualitas,” demikian pungkas, Wanwan Ketum LSM BRANTAS, kepada awak media.

Tak hanya itu, salah satu aktivis Jawa Barat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Agus Satria juga menyoroti Proyek peningkatan ruas jalan tersebut, menurutnya ini harus sesuai didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga nantinya bermanfaat bagi masyarakat ketempat.

Agus satria berharap bahwa proyek peningkatan ruas jalan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Khusus betonisasi, maka harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan serta Spek baku mutunya harus sesuai.

“Bisa berakibat kualitas hasil pekerjaan tidak maksimal dan juga berpotensi merugikan keuangan negara dengan adanya pengurangan spek pekerjaan, Pasalnya dari pantauan kita dilapangan terdapat beberapa kejanggalan dalam proses pekerjaan, sehingga terindikasi bermasalah dan asal-asalan,” jelas Agus Satria.

Agus juga menambahkan, jika memang proyek pekerjaan tersebut milik pemerintah, semestinya harus sesuai dengan aturan yang di tentukan.

Ketiga proyek yang bersumber dari Bankeu di antaranya,
1.Pembangunan jembatan cisapet kec Cikatomas nilai anggaran Rp. 14 miliar oleh CV tahera.

2.Rekonstruksi jalan pasir gantung – lengkong barang kab Tasikmalaya Nilai Rp. 11 miliar oleh CV muara rizki.

3.Rekonstruksi jalan warung lengok – cikesal kabupaten Tasikmalaya
Nilai anggaran 5.8/Miliar oleh CV. Al Zakra.

Ketiga proyek tersebut bersumber dari anggaran Bankeu Provinsi Jawa barat

Kami meminta Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri kabupaten Tasikmalaya, segera melakukan penyelidikan karena si duga telah terjadi kerugian uang negara. kabupaten Tasikmalaya sudah punya catatan merah, pernah ada oknum ASN dan pengusaha Kabupaten Tasikmalaya yang telah dihadapkan ke meja hijau pengadilan.

Kami juga meminta usut tuntaskan, oknum jajaran ASN, dari beberapa dugaan kesaksian ada pengepul insfrastruktur jalan yang di duga bermufakat jahat dengan oknum birokrat.