Narkoba dan Miras Oplosan Jadi Perhatian, Polresta Bandung Siapkan Pola Baru Jaga Harkamtibmas

MATAKOTA II Bandung – Peredaran narkoba dan minuman keras oplosan menjadi salah satu persoalan keamanan yang mendapat perhatian dalam pertemuan Forkopimda Kabupaten Bandung bersama Kapolresta Bandung yang baru, Kombes Pol Tri Suhartanto, Senin (5/10/2026).

Persoalan tersebut mengemuka saat Tri Suhartanto memperkenalkan pola kerja yang akan dibawanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung mengusung konsep JAWARA, yakni Jaga Amanah, Wibawa, Ada, Ramah, dan Akhlak. Konsep itu, menurut Tri, menjadi pendekatan yang sudah ia pegang sejak bertugas di Cimahi.

Ia menilai keamanan tidak semata-mata diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap. Pencegahan dan kemampuan menjaga situasi tetap aman justru menjadi bagian penting dari tugas kepolisian.

“Bagi saya, pengungkapan kasus atau penegakan hukum yang dilakukan adalah bukti ketidakberhasilan Harkamtibmas,” ujar Tri.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, menjaga keamanan wilayah tidak mungkin dilakukan oleh kepolisian seorang diri.

Isu narkoba menjadi perhatian khusus dalam pertemuan tersebut. Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan sependapat dengan para ulama, MUI, dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Bandung.

“Narkoba dibabat di Kabupaten Bandung ini saya sepakat,” tegas Dadang.

Selain narkoba, peredaran minuman oplosan juga disinggung, khususnya yang menjadi perhatian di wilayah Cicalengka. Persoalan ini dinilai membutuhkan langkah bersama agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan maupun persoalan sosial baru di tengah masyarakat.

Di sisi lain, angka kriminalitas di Kabupaten Bandung disebut mengalami penurunan. Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian sebelumnya, namun kondisi tersebut tetap membutuhkan pengawasan agar keamanan yang sudah terjaga tidak kembali terganggu.

Tantangan Harkamtibmas juga tidak hanya berasal dari tindak kriminal. Luas wilayah Kabupaten Bandung dan kondisi geografis sejumlah kawasan membuat penanganan gangguan keamanan harus berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Wilayah seperti Kertasari dan Pangalengan, misalnya, memiliki kawasan yang rawan longsor. Kondisi tersebut membuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan unsur Forkopimda tetap diperlukan ketika terjadi keadaan darurat.

Dalam konteks itu, penguatan komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dari menjaga kondusivitas Kabupaten Bandung. Forum Forkopimda juga diarahkan tidak hanya berlangsung dalam agenda formal, tetapi menjadi ruang komunikasi yang lebih cair untuk membaca persoalan di lapangan.

Dengan masuknya Kapolresta Bandung yang baru, tantangannya bukan sekadar mempertahankan angka kriminalitas yang menurun, tetapi memastikan persoalan seperti narkoba, miras oplosan, kerawanan wilayah, hingga gangguan sosial dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.* Uus MataKota.