MATAKOTA|| BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menjadikan isu kependudukan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Jawa Barat 2025-2029.

PJPK diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan administratif, melainkan menjadi kompas pembangunan yang mampu mengintegrasikan berbagai persoalan kependudukan secara terukur dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam webinar sosialisasi PJPK Provinsi Jawa Barat yang digelar secara daring, Rabu (2/9/2026).

Webinar menghadirkan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat Ferry Hadiyanto, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat.

Kegiatan tersebut dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat sekaligus pendiri Family Journalism, Najip Hendra SP.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan, penyusunan dan implementasi peta jalan pembangunan kependudukan merupakan kebutuhan strategis bagi Jawa Barat.

“Penyusunan dan implementasi peta jalan pembangunan kependudukan menjadi satu langkah yang krusial dan strategis. Peta jalan ini disusun sebagai panduan terarah agar seluruh program kependudukan dapat terintegrasi dengan baik, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Siska.

Menurutnya, persoalan kependudukan memiliki keterkaitan langsung dengan hampir seluruh sektor pembangunan. Kelahiran seorang anak, misalnya, akan membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, perumahan hingga lapangan pekerjaan.

Karena itu, pengendalian jumlah penduduk dan perencanaan kependudukan yang matang menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai indikator pembangunan daerah dapat dicapai secara optimal, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks ketimpangan gender, hingga tingkat pengangguran terbuka.

Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang telah mencapai sekitar 51,7 juta jiwa dan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,05, Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi angka kelahiran dan kematian, tetapi juga tingginya arus migrasi. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai magnet pendidikan dan lapangan pekerjaan, sekaligus menjadi salah satu daerah tujuan masyarakat untuk menikmati masa purnatugas atau dikenal sebagai “kota pensiun”.

Dalam implementasi PJPK, Siska menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

“Pembangunan kependudukan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, perlu kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, hingga masyarakat,” ujarnya.

Kedua, penguatan data kependudukan yang akurat dan terkini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan.

“Implementasi peta jalan ini harus berbasis data yang akurat dan terbarukan agar intervensi program tepat sasaran,” katanya.

Ia mencontohkan sinergi data keluarga miskin penerima bantuan dengan data kepesertaan keluarga berencana yang dilakukan melalui kolaborasi Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta BKKBN.

Sementara yang ketiga adalah fokus terhadap peningkatan kualitas keluarga.

Menurut Siska, muara dari seluruh kebijakan pembangunan kependudukan adalah terciptanya keluarga yang tangguh dan sejahtera serta mampu terbebas dari berbagai persoalan sosial, seperti stunting, kekerasan terhadap anak, dan ketimpangan gender.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 3.616 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat. Persoalan tersebut, menurutnya, tidak sedikit yang berakar dari lemahnya ketahanan keluarga.

Siska menilai, banyak keluarga belum menjalankan secara optimal delapan fungsi keluarga maupun lima pilar ketahanan keluarga.

Sebelumnya, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi PJPK dilaksanakan dengan mengacu pada sejumlah regulasi.

Di antaranya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, serta Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai substansi arah kebijakan, strategi, serta rencana aksi PJPK Provinsi Jawa Barat 2025-2029,” kata Iin.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mendorong integrasi isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemanfaatan data dan informasi kependudukan juga diharapkan semakin optimal sebagai dasar perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah.

Webinar yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari instansi vertikal seperti BKKBN, Pengadilan Tinggi Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Turut hadir organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Bappeda dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Komunitas Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) dan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat juga menjadi bagian dalam kegiatan tersebut.

Melalui PJPK 2025-2029, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap pembangunan berwawasan kependudukan benar-benar menjadi landasan bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibiayai melalui Program Pengendalian Penduduk pada subkegiatan Sinergi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun 2026. (*)