Revisi UU Pemda Dibahas, Kabupaten Ingin Punya Ruang Lebih Besar Bangun Daerah

MATAKOTA II Sumut – Rencana revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah kembali dibahas. Salah satu yang menjadi perhatian ialah kemampuan keuangan pemerintah kabupaten untuk membiayai pembangunan.

Semakin kuat keuangan daerah, semakin besar pula peluang pemerintah kabupaten menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Dialog Otonomi Daerah 2026 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

Berdasarkan rilis Humas Pemerintah Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai pemerintah kabupaten perlu memiliki ruang yang lebih luas untuk mengelola pendapatan daerah. Menurutnya, hal itu penting agar pembangunan tidak selalu bergantung pada kemampuan anggaran yang terbatas.

“Daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat akan lebih leluasa menghadirkan program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus didorong sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Dialog tersebut tidak hanya membahas kemampuan keuangan daerah. Pemerintah kabupaten juga menyampaikan berbagai masukan terhadap rencana revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Salah satu harapannya ialah pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi daerah. Dengan begitu, setiap daerah bisa lebih leluasa menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rilis yang sama juga menilai kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kunci pembangunan. Menurutnya, revisi aturan itu diharapkan memberi ruang yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten untuk mengembangkan potensi daerah.* Uus MataKota.