Kejar Data Akurat, Satpol PP Bandung Gandeng BIN, TNI, Polri dan Seluruh OPD untuk Perkuat Penegakan Perda

MATAKOTA || BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung memperkuat upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan membangun sinergi lintas instansi melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi.

Langkah tersebut melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, serta Polri guna memastikan setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum daerah berbasis pada data yang valid dan terukur.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan Perda di lapangan.

“Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta. Karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat sesuai kewenangannya,” ujar Bambang saat membuka Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, berbagai persoalan yang kerap menjadi perhatian publik, mulai dari reklame, perizinan, pajak daerah, penerangan jalan umum hingga berbagai persoalan kewilayahan, membutuhkan dukungan data sektoral yang lengkap agar penanganannya lebih tepat sasaran.

Bambang menjelaskan, sinkronisasi data juga penting untuk menjawab kebutuhan informasi yang sering muncul dalam pembahasan bersama DPRD maupun para pemangku kepentingan lainnya.

“Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD,” katanya.

Selain memperkuat basis data, kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan perangkat daerah, aparat kewilayahan, serta unsur keamanan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung.

Bambang menegaskan, mewujudkan Kota Bandung yang aman, tertib, dan kondusif bukan hanya menjadi tugas Satpol PP, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya penataan kota yang dilakukan secara konsisten berdasarkan aturan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pendekatan profesional dan humanis.

“Penataan kota harus dilakukan dengan tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Tujuannya bukan sekadar menertibkan, tetapi juga memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Fachruly, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menyelaraskan data objek penegakan hukum daerah antara perangkat daerah teknis dan jajaran kewilayahan se-Kota Bandung.

Selain meningkatkan efektivitas penegakan hukum daerah, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dan badan usaha terhadap Perda, meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui validasi data perizinan dan wajib pajak, serta mengoptimalkan kinerja operasional Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah, kewilayahan, dan jajaran Satpol PP Kota Bandung mengikuti kegiatan tersebut.

Turut hadir sebagai narasumber Agen Intelijen Ahli Madya BIN Daerah Jawa Barat Koordinator Wilayah Bandung Raya, Sigit Mahendra, serta Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Kusno Diyantara.

Melalui penguatan kolaborasi dan integrasi data lintas sektor ini, Satpol PP Kota Bandung berharap penegakan Perda dan Perkada dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung terwujudnya Kota Bandung yang aman, tertib, nyaman, serta berdaya saing.