TNI AD dan Pemprov Jabar Mulai Dorong Penanganan dari Hulu

MATAKOTA II  Bandung — Ketergantungan daerah terhadap TPPA Sarimukti mulai jadi perhatian serius. Di tengah kapasitas yang terus menipis, daerah mulai didorong memperkuat pengolahan dari tingkat lingkungan dan rumah tangga.

Pembahasan itu muncul saat kepala daerah di Jawa Barat bertemu jajaran TNI AD dan Pemprov Jabar di Mabesad, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Pemkab Bandung turut memaparkan penguatan pengolahan dari tingkat sumber melalui program Bandung Bedas Bersih Sampah (BBBS).

Penguatan TPST, bank sampah, hingga edukasi pemilahan sampah mulai diperluas agar kiriman sampah ke Sarimukti bisa ditekan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya.

“Penanganan sampah harus menjadi gerakan bersama. Kesadaran masyarakat menjadi kunci agar pengurangan sampah berjalan sejak dari rumah tangga,” ujarnya.

Dorongan penanganan dari hulu itu juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan TNI AD akan mendorong pengolahan melalui teknologi waste to fuel tanpa membebani APBD.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan daerah tidak bisa terus bergantung pada Sarimukti sehingga pengolahan dari tingkat desa dan permukiman perlu diperkuat agar volume sampah yang masuk bisa terus ditekan di tengah kapasitas TPPA yang kian terbatas.* Uus MataKota.