Kasus Kekerasan Masih Tinggi, DPRD Bandung Tegaskan Perlindungan Nyata

MATAKOTA|| BANDUNG — Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menegaskan bahwa negara tidak boleh abai dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama di tengah masih maraknya kasus kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Bandung, yang digelar di Hotel Papandayan, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini mengangkat fokus pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan berkeadilan.

Dalam paparannya, Toni Wijaya menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus hadir dan berperan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami hak-hak perempuan dan anak, serta memiliki kesadaran untuk turut menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Ia menambahkan, DPRD Kota Bandung akan terus mendorong implementasi kebijakan yang berpihak pada perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang lebih humanis.

“Ini adalah komitmen bersama untuk menghadirkan Kota Bandung yang berkeadilan sosial dan memberikan rasa aman bagi seluruh warganya,” katanya.