Angka Kematian Ibu Masih Jadi Tantangan, DP3AKB Jabar Dorong KB Pascapersalinan

MATAKOTA || Bandung  — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat menggelar webinar bertajuk “Perempuan Cerdas, Keluarga Terencana: Peran KB Pascapersalinan dalam Semangat Kartini” pada Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini.

Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan bahwa Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Salah satunya terlihat dari capaian total fertility rate (TFR) tahun 2025 sebesar 2,07, yang masih di atas target 2,02 pada 2026.

“Ini mungkin banyak yang terlewat dalam pencatatan KB, sehingga angka kelahiran menjadi tinggi. Perlu kita kaji bersama penyebabnya,” ujar Siska.

Selain itu, angka kematian ibu (AKI) di Jawa Barat masih tercatat 646 kasus atau 88,78 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi (AKB) mencapai 5.037 kasus atau 6,92 per 1.000 kelahiran hidup.

Di sisi lain, prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 berada di angka 15,9 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, jumlah balita yang mengalami stunting masih cukup besar secara absolut.

Siska juga menyoroti persoalan ketahanan keluarga. Data menunjukkan angka perceraian di Jawa Barat mencapai hampir 98 ribu kasus. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sekitar 3.500 kasus sepanjang tahun lalu. Fenomena ini, menurutnya, turut dipengaruhi oleh maraknya pinjaman online dan judi online.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, DP3AKB mendorong optimalisasi program Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Program ini dinilai strategis karena mampu mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan berisiko, serta berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu, bayi, dan stunting.

“Jarak kehamilan yang ideal memungkinkan ibu memulihkan kondisi tubuhnya sebelum kehamilan berikutnya,” jelas Siska.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab KB tidak hanya berada pada perempuan. Partisipasi laki-laki, baik melalui metode kontrasepsi jangka panjang maupun jangka pendek, dinilai penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Lebih lanjut, Siska menekankan pentingnya peningkatan akses dan kualitas layanan KB, penguatan pendampingan, serta sinergi lintas sektor. Ia mendorong kader PKK, bidan, dan penyuluh KB untuk aktif menjangkau masyarakat.

Webinar ini menghadirkan narasumber dari Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Barat, serta diikuti lebih dari seribu peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.