Komisi IV DPRD Bandung Kawal UHC, Soroti Akurasi Data dan Akses Layanan Kesehatan Warga

MATAKOTA || BANDUNG — Komisi IV DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, rumah sakit, serta camat dan lurah se-Kota Bandung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (2/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., dan dihadiri jajaran anggota Komisi IV serta perwakilan instansi terkait.
Pertemuan ini membahas pelayanan administrasi dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Fokus utama pembahasan adalah pemutakhiran data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) yang kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk dampak penonaktifan kepesertaan BPJS bagi warga yang masuk kategori di luar desil 1 hingga 5.
Soroti Ketepatan Data dan Akses Layanan
Ketua Komisi IV, Iman Lestariyono, menegaskan pentingnya verifikasi data yang akurat agar tidak ada warga kurang mampu yang terlewat dari perlindungan UHC.
Ia menekankan bahwa anggaran kesehatan yang besar, hampir mencapai Rp300 miliar, harus benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai warga yang secara faktual masih tidak mampu justru tidak mendapatkan perlindungan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar proses administrasi pelayanan kesehatan tidak dipersulit dan tetap mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi IV, drg. Maya Himawati, turut meminta agar pendataan desil ditinjau kembali karena masih terdapat keluhan warga yang merasa berhak namun tidak lagi tercover PBI JK.
Minta Perbaikan Verifikasi Hingga Kewilayahan
Sejumlah anggota Komisi IV juga menyoroti pentingnya peningkatan akurasi data, kolaborasi lintas sektor, hingga peran aktif aparat kewilayahan.
Anggota Komisi IV, Soni Daniswara, menekankan perlunya kerja sama antara camat, lurah, dan dinas terkait agar data penerima manfaat lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Heri Hermawan mengingatkan agar pembaruan sistem tidak mengurangi kemudahan akses layanan kesehatan yang sudah berjalan.
Anggota lainnya, Aswan Asep Wawan, menyoroti pentingnya peningkatan layanan rumah sakit serta percepatan pembaruan data kependudukan warga.
Elton Agus Marjan dan drg. Susi Sulastri juga menyoroti masih adanya warga rentan yang terdampak perubahan status desil, sehingga tidak lagi terakomodasi dalam program PBI JK.
Anggota Komisi IV lainnya, Deni Nursani, meminta rumah sakit lebih responsif dalam menangani ketersediaan layanan dan rujukan pasien, terutama bagi warga yang tidak familiar dengan sistem digital.
Harap Solusi dan Perbaikan Sistem
Komisi IV DPRD Kota Bandung berharap pertemuan lintas sektor ini dapat menghasilkan solusi konkret, terutama dalam perbaikan data DTSEN, percepatan verifikasi, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.