rsz img 20210318 215230
Home All News Wakil Wali Kota Bandung Ngeri, Okupansi Tempat Tidur RS Capai 79,9 Persen
All News - Regional - 2021-06-07

Wakil Wali Kota Bandung Ngeri, Okupansi Tempat Tidur RS Capai 79,9 Persen

MATAKOTA, BandungWakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, mengaku khawatir terjadinya tren kenaikan kasus positif Covid-19 di Kota Bandung pascalebaran dan libur panjang beberapa waktu lalu.

Hal ini terlihat dari angka Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur di Rumah Sakit (RS) Kota Bandung yang sudah 79,9 persen dan cenderung akan mengalami kenaikan.

“Ini sudah di titik psikologis. Menunjukkan bahwa baik fasilitas kesehatan mau pun tenaga kesehatannya sebentar lagi collapse,” kata Yana Mulyana di Gedung PSSI Jawa Barat, Jalan Lodaya, Kota Bandung, Minggu (6 Juni 2021).

Wakil Wali Kota pun ingin meluruskan, regulasi masyarakat tidak boleh melakukan mudik muncul sebab Pemerintah Kota Bandung khawatir siklus peningkatan Covid-19 terjadi. Itu bisa terjadi dua pekan sampai sebulan setelah libur panjang.

“Saya tidak bisa bayangkan kalau kemarin Pemerintah Pusat dan Daerah tidak membatasi soal mudik. India saja yang sudah terkendali jadi 9.000an penambahan (kasus positif covid-19) per hari. Hari ini sampai 360 ribu,” ujarnya.

“Kita ini (Indonesia) mungkin sudah mendekati 100 ribu orang, ngeri buat saya. Karena di Kota Bandung saja sudah lebih dari 100 kasus per harinya. Sebelumnya 30an kasus, sekarang sudah di 101 kasus per hari,” lanjut Yana.

Dia berujar, angka tersebut baru pascalebaran. Sedangkan setelahnya ada libur Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila yang bisa dimanfaatkan libur panjang bersamaan dengan cuti pada sebelum atau sesudahnya.

“Kemarin konsentrasi mencegah libur panjang seminggu sebelum lebaran. Padahal di tanggal berikutnya ada lagi hari libur yang jatuhnya hari kejepit. Mungkin ada saja orang yang mengambil cuti dan memanfaatkannya jadi libur panjang,” kata dia.

Yana mengungkapkan, kunci dalam mengantisipasi penambahan kasus lebih banyak yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kewilayahan dari RT dan RW. Mereka lebih hafal terhadap warganya yang diduga mudik sehingga harus dilakukan tes atau melakukan isolasi mandiri.

“Kuncinya itu, kita minta kewilayahan, termasuk TNI-Polri. Kuncinya di sana saja (RT RW), karena lebih paham. Soal infrastruktur, faskesnya, tempat isolasi mandiri untuk yang tidak bergejala kita sudah siapkan. Orang yang bergejala kita minta Rumah Sakit menambah tempat tidur juga. Mudah-mudahan tidak terpakai,” ujar Wakil Wali Kota Bandung. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Kadisdik Jabar Minta Anak Kembar Siam Tetap Diberikan Pendampingan Pendidikan

MATAKOTA, Bandung — Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) akan menjamin pendi…