Pengalihan Anggaran Infrastruktur Untuk Penanganan COVID-19, Ini Kata Anggota DPRD Jabar

MATAKOTA, Bandung – Gubernur Ridwan Kamil, akhirnya resmi menunda sebelas proyek infrastruktur di Jawa Barat (Jabar) senilai Rp 140 miliar. Pengalihan anggaran itu akan diperuntukan bagi sektor penanganan COVID-19 berupa obat-obatan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady angkat bicara. Dia mengatakan, Komisi IV sudah lama meminta revisi anggaran 2021.

“Bahkan sejak pembahasan APBD, Komisi IV telah mengusulkan peninjauan anggaran hingga Rp 2,2 trilliun,” ucap dia di Bandung  Kamis (8/7/2021).

Daddy mengaku di sisi lain pihaknya sangat senang karena usulannya dapat direalisasikan meskipun terlambat.

Daddy berujar, Komisi IV juga meminta angka anggaran dinaikkan karena DPRD Jabar sempat menolak besaran volume anggaran untuk pembangunan alun-alun yang dinilai sangat besar.

“Sebenarnya sudah lama kawan- kawan meminta revisi anggaran 2021 bahkan sejak pembahasan APBD. Kami minta peninjauan terhadap angka yang 2,2 triliun itu, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan akhirnya tetap jalan,” ujarnya.

Menurutnya, apa pun resikonya harus diterima oleh semua pihak karena realokasi tersebut demi penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi langkah yang ditempuh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Belakangan mau tidak mau, suka tidak suka harus ada sejumlah anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Kemudian, Pak Gubernur mengambil sebuah diskresi atau keputusan terkait 11 item infrastruktur senilai Rp 140 miliar,” tuturnya.

“Apalagi pembangunan alun-alun sempat ramai juga di media sosial. Terlebih pembangunan Tugu Kujang di Sumedang yang memakan anggaran cukup besar,” lanjutnya.

Meski begitu, realokasi anggaran penanggulangan COVID-19 hanya cukup untuk dua bulan ke depan. Ia menilai angka tersebut belum cukup dan masih membutuhkan dana yang lebih besar, ditambah dengan adanya kebijakan pemberian obat gratis untuk yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Butuh dana yang jauh lebih besar lagi untuk menanggulangi beban COVID-19 ini. Apalagi di Pikobar sudah launching pelayanan pemberian obat gratis kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap ada informasi, penjelasan, dan, peruntukkan perihal realokasi anggaran sebelas proyek infrastruktur dari Pemprov Jabar. Sehingga, pihaknya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk Jabar.

“Apakah Rp 140 miliar itu hanya untuk penanggulangan obat yang isolasi mandiri atau untuk apa. Kami tidak bisa yakin pandemi akan berakhir dua bulan lagi. Jadi butuh solusi sejak awal sehingga DPRD dan Pemprov Jabar dapat berkomunikasi untuk menuntaskan bersama kondisi sekarang,” pungkasnya. (ADV/DRY)