Komisi III Dorong BRT dan Rutilahu: Warga Jadi Fokus Pembangunan

MATAKOTA || BANDUNG — Suasana Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Kamis (19/2/2026), terasa serius namun penuh diskusi konstruktif. Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengevaluasi program kerja 2025 sekaligus menyusun rencana strategis Tahun Anggaran 2026.

Rapat ini menjadi momen penting bagi pengambilan keputusan terkait dua isu yang langsung berdampak pada warga: transportasi massal dan perumahan layak huni. Peningkatan anggaran Dinas Perhubungan menjadi Rp337 miliar termasuk alokasi untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT), yang diharapkan mampu menekan kemacetan di sejumlah koridor utama Kota Bandung.

Namun pembangunan transportasi massal juga menimbulkan tantangan sosial. Banyak juru parkir dan pengemudi angkutan kota terdampak perubahan rute dan sistem operasional.

Komisi III menekankan perlunya skema kompensasi agar masyarakat terdampak tetap bisa bertahan selama masa transisi.

Di sisi perumahan, Dinas Perumahan menargetkan perbaikan 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), meski ada efisiensi anggaran.

Program ini memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dan partisipasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Warga seperti Ibu Siti (38), penerima manfaat Rutilahu di Kecamatan Bandung Kidul, menyambut positif program ini. “Rumah saya dulu bocor dan sempit. Kalau diperbaiki, anak-anak bisa belajar dan tidur lebih nyaman,” ujarnya.

Komisi III menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara DPRD, pemerintah daerah, dan warga. “Semua program harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. BRT harus memudahkan warga, Rutilahu harus meningkatkan kualitas hidup,” ujar Ketua Komisi III.

Rapat kerja ini juga menekankan bahwa pembangunan kota bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Setiap kebijakan harus memperhitungkan kebutuhan nyata warga, mulai dari mobilitas harian hingga hunian yang layak.

Dengan kolaborasi yang kuat dan pengawasan DPRD, Komisi III berharap program transportasi massal dan perumahan layak huni dapat menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang benar-benar dirasakan warga Kota Bandung. “Tujuannya sederhana: Kota Bandung lebih nyaman, warganya lebih sejahtera, dan pembangunan lebih adil,” kata anggota Komisi III menutup rapat.