Kasus AY: Antara Supremasi Hukum dan Bayang-Bayang Impunitas

MATAKOTA || BANDUNG — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus (AY) tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga membuka kembali perdebatan lama: siapa yang benar-benar berkuasa dalam penegakan hukum di Indonesia?
Diskusi publik yang digelar Basecamp Demokrasi menempatkan kasus ini sebagai titik kritis bagi masa depan demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Penggiat HAM Yhodisman Sorata menilai, jika kasus ini ditangani di peradilan militer, maka publik berpotensi melihat adanya perlindungan institusional terhadap pelaku.

“Kita sedang mempertaruhkan hasil reformasi. Jika hukum sipil tidak ditegakkan, maka kemunduran demokrasi menjadi nyata,” tegasnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Vera Hermawan yang melihat adanya kemungkinan motif yang lebih kompleks di balik peristiwa ini.

“Ini tidak bisa dilihat sekadar sebagai kecelakaan. Ada potensi relasi kuasa yang harus diungkap,” ujarnya.

Sementara itu, Mochamad Indra Purnama mengingatkan bahwa impunitas tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada struktur demokrasi secara keseluruhan.

“Apatisme publik adalah ancaman nyata. Demokrasi bisa tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansinya,” katanya.

Kasus AY pada akhirnya bukan hanya soal keadilan bagi korban, tetapi juga tentang arah negara: apakah tetap setia pada prinsip supremasi hukum, atau justru kembali pada bayang-bayang kekuasaan yang tak tersentuh.