Distribusi MBG 3B di Cianjur Dikebut, Wihaji Turun Langsung

MATAKOTA || KABUPATEN CIANJUR – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur pada 4 Maret 2026 dengan agenda utama memastikan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis 3B (MBG 3B) berjalan optimal.

Dalam pertemuan bersama ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Wihaji menegaskan bahwa distribusi MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD harus dilakukan secara merata melalui seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyebutkan, saat ini sekitar 72 persen SPPG di Cianjur telah menyalurkan program tersebut. Artinya, masih terdapat lebih dari 20 persen SPPG yang belum melaksanakan distribusi.

“Saya minta dilakukan pengecekan terhadap SPPG yang belum menyalurkan MBG 3B. Kita pastikan semuanya berjalan, karena ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat,” ujar Wihaji.

Keluarga sebagai Titik Awal Pembangunan

Menurut Wihaji, MBG 3B tidak hanya sekadar program bantuan makanan, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.

Ia menekankan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dari kualitas keluarga. Jika keluarga kuat, maka negara juga akan kuat,” ungkapnya di hadapan para peserta temu TPK di Aula Lautan Berlian, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas.

Ia juga menyoroti peran sentral TPK, terutama para ibu, dalam memberikan edukasi dan contoh nyata kepada masyarakat terkait pola asuh dan pemenuhan gizi anak.

Tinjau SPPG dan Serahkan Bantuan

Selain berdialog dengan TPK, Wihaji meninjau langsung operasional SPPG Cipanas Sindangjaya 5 untuk melihat proses pengolahan dan produksi MBG 3B.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengunjungi keluarga berisiko stunting (KRS) serta menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan bantuan nutrisi melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).

Kunjungan ini turut didampingi oleh jajaran Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat serta Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, bersama unsur Forkopimda setempat.

Anggaran dan Capaian Penurunan Stunting

Pemerintah Kabupaten Cianjur melaporkan bahwa alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari pemerintah pusat mencapai Rp16,13 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp12,59 miliar digunakan untuk mendukung operasional 5.724 Tim Pendamping Keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Cianjur mencatat penurunan angka stunting yang signifikan. Prevalensi stunting yang pada 2021 berada di angka 33,7 persen turun menjadi 7,3 persen pada 2025, menjadikannya daerah dengan angka stunting terendah di Provinsi Jawa Barat.

Jumlah keluarga berisiko stunting juga berkurang drastis, dari 394.751 keluarga pada 2021 menjadi 104.867 keluarga pada 2024.

Pemkab Cianjur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat program Bangga Kencana dan pendampingan keluarga berisiko stunting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan temu TPK tersebut dihadiri lebih dari 300 peserta yang terdiri atas Tim Pendamping Keluarga, Penyuluh Keluarga Berencana, serta lulusan Sekolah Lansia.