Wagoen Sebut Bursa Cawapres Pengganti Gibran Hanya Formalitas, Penentuan Ada di Tangan Prabowo dan Koalisi
BANDUNG, – Proses penentuan calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka diprediksi tidak akan berlangsung melalui persaingan politik yang sesungguhnya. Kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai koalisi pemerintahan dinilai bakal menjadi faktor paling menentukan dalam menetapkan sosok yang akan mendampingi Prabowo hingga 2029.
Analis politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Dr. Wawan Gunawan, yang akrab disapa Wagoen, menilai dari dua nama calon Wapres yang nantinya diajukan Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hanya satu nama yang benar-benar dipersiapkan untuk terpilih.
Sementara satu nama lainnya diperkirakan hanya berfungsi memenuhi persyaratan konstitusional, bukan sebagai kandidat yang memiliki peluang setara untuk memenangkan pemilihan.
“Satu nama adalah ‘pemain utama’ yang sudah dikunci lewat kesepakatan koalisi, dan satu nama lainnya tak lebih dari sekadar ‘pemeran pengganti’ atau boneka pendamping untuk memenuhi syarat prosedural konstitusi,” ujar Wagoen dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, situasi tersebut memperlihatkan bahwa proses pergantian Wapres berpotensi lebih banyak ditentukan oleh kompromi dan kalkulasi politik di tingkat elite dibandingkan dinamika aspirasi masyarakat.
Masyarakat Dinilai Hanya Menonton Demokrasi yang Hasilnya Sudah Ditentukan
Wagoen juga mengkritik maraknya spekulasi dan berbagai penghitungan elektabilitas sejumlah tokoh politik yang mulai diperbincangkan di ruang publik.
Nama-nama seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sugiono, hingga Ahmad Muzani menjadi bagian dari berbagai prediksi mengenai sosok yang berpeluang mengisi posisi Wapres.
Namun, menurut Wagoen, perbincangan tersebut justru berpotensi mengaburkan kenyataan bahwa keputusan akhir berada dalam kewenangan Presiden dan mekanisme pemilihan di MPR.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai praktik “demokrasi anestesi”, yakni kondisi ketika masyarakat dibuat sibuk mengikuti berbagai wacana dan spekulasi politik, sementara proses pembagian kekuasaan sesungguhnya berlangsung secara tertutup di antara para elite.
Wagoen menilai dorongan agar masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai sosok pendamping Prabowo hingga 2029 berpotensi menjadi ilusi partisipasi apabila tidak disertai ruang pengaruh yang nyata terhadap proses pengambilan keputusan.
Ia mengibaratkan masyarakat seperti penonton pertandingan olahraga yang hasil akhirnya sudah diketahui atau ditentukan sebelum pertandingan dimulai.
“Semua pihak tahu yang berhak memilih dan mengusulkan dua nama untuk calon Wapres adalah Presiden. Tapi ruang publik riuh dengan aneka analisis dan kalkulasi. Banyak yang bilang boleh-boleh saja aneka aspirasi, usulan, masukan, dan pendapat diajukan. Lucu saja energi menjadi mubazir, sebab semuanya dan segalanya ada di tangan Presiden dan parlemen,” tegasnya.
Bagi Wagoen, persoalan utama bukan sekadar siapa tokoh yang paling berpeluang menduduki kursi Wapres, melainkan sejauh mana proses politik tersebut memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat.
Manuver Lobi Politik dan Dinamika Penafsiran Aturan
Penilaian Wagoen mengenai dominannya peran elite politik juga dikaitkan dengan perkembangan komunikasi antara Presiden dan partai-partai koalisi setelah pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Dalam perkembangan tersebut, Presiden Prabowo disebut meminta tambahan waktu untuk mematangkan komunikasi politik dengan partai-partai koalisi sebelum menyerahkan dua nama kandidat Wapres paling lambat 25 November 2026.
Penyesuaian waktu tersebut berdampak pada perubahan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk proses pemilihan dan pelantikan Wapres baru. Agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 diundur satu pekan menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kandidat, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Dominannya kewenangan Presiden dalam mengajukan kandidat juga menjadi perhatian sejumlah tokoh politik dan pakar hukum tata negara.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto, menegaskan bahwa penentuan dua nama kandidat Wapres sepenuhnya merupakan domain Presiden Prabowo.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari berpandangan bahwa proses pemilihan di MPR berpotensi berjalan relatif mulus mengingat mayoritas kursi parlemen berada dalam dukungan koalisi pemerintahan.
Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie menyoroti adanya perbedaan penafsiran hukum terkait persyaratan asal-usul calon Wapres.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan UUD 1945 yang tidak secara eksplisit mensyaratkan calon berasal dari partai politik tertentu, sementara penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyebutkan calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
Perbedaan penafsiran tersebut menjadi salah satu aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian jabatan Wapres.
Pada akhirnya, proses pergantian Wapres bukan hanya menyangkut penentuan figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo, tetapi juga menjadi ujian bagi praktik demokrasi dan tata kelola konstitusi di Indonesia.
Kritik Wagoen mengingatkan bahwa di tengah kuatnya dinamika dan kompromi politik elite, transparansi proses, kepastian hukum, serta makna keterwakilan rakyat tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan demokrasi. (Red)
Kosasih: Sinergi TNI Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata, Bukan Sekadar Slogan
MATAKOTA|| BANDUNG – Memasuki usia ke-54 tahun, Komando Garnisun Tetap (Kogartap) II/Bandu…






