MATAKOTA||PANGANDARAN – Kerusakan infrastruktur jalan, kebutuhan sarana pertanian dan irigasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi sejumlah persoalan yang disuarakan warga Kecamatan Parigi dan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran.

Berbagai kebutuhan tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2026 yang digelar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pangandaran, Dede Sutiswa Nataatmaja, di Aula Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Parigi dan Sidamulih untuk menyampaikan secara langsung aspirasi, keluhan, serta usulan pembangunan yang dinilai mendesak di wilayah mereka.

Sejumlah aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan pemuda, serta puluhan warga turut menghadiri kegiatan tersebut. Mereka memanfaatkan kesempatan dialog untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang selama ini dihadapi masyarakat.

Dalam sambutannya, Dede Sutiswa Nataatmaja menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung menemui masyarakat dan menyerap aspirasi konstituennya di luar masa persidangan.

Menurutnya, masukan masyarakat menjadi bahan penting bagi DPRD dalam memperjuangkan arah pembangunan daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi prioritas kebutuhan warga. Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami rekap dan perjuangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta APBD mendatang,” ujar Dede.

Dalam dialog tersebut, sedikitnya terdapat empat bidang kebutuhan yang menjadi perhatian masyarakat.

Pertama, sektor infrastruktur, terutama perbaikan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antardesa yang mengalami kerusakan.

Kedua, sektor pertanian, meliputi pengadaan sarana dan prasarana pertanian, subsidi pupuk, serta normalisasi saluran irigasi untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan dan pemuda.

Keempat, peningkatan pelayanan dasar, khususnya fasilitas posyandu dan perbaikan sarana pendidikan di sekolah dasar setempat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dede menyampaikan bahwa seluruh usulan akan dihimpun dan dikelompokkan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kewenangan dinas terkait.

Selanjutnya, aspirasi masyarakat tersebut akan diperjuangkan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal setiap usulan masyarakat agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.

Dede berharap, melalui kegiatan reses, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka sehingga berbagai persoalan di tingkat bawah dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan berlangsung lancar dan khidmat, kemudian ditutup dengan doa bersama.[NP]