MATAKOTA|| BANDUNG – Persidangan gugatan perselisihan hubungan industrial antara Firman Perkasa Yudha dan PT Fiako Enjiniring Indonesia (PT FEI) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (9/11/2026), diwarnai sejumlah pertanyaan yang belum terjawab secara jelas oleh saksi dari pihak perusahaan.

Dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat, yakni Direktur Keuangan PT FEI Adrian Priyana dan Manajer Keuangan Hesti Johan, beberapa kali menyatakan tidak mengetahui persoalan yang ditanyakan majelis hakim, terutama menyangkut alasan pengunduran diri Firman dan kebijakan perusahaan terkait hubungan kerja.

Sidang perkara Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Ronald Salnofri BYA, didampingi hakim anggota Dr. Suratno dan Ansharul Haq Syamsul, S.H., M.H.

Dalam pemeriksaan saksi, majelis hakim menggali sejumlah persoalan penting, mulai dari aturan pengupahan, tunjangan jabatan, hingga latar belakang berakhirnya hubungan kerja antara Firman dan perusahaan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketika saksi ditanya mengenai alasan Firman mengundurkan diri. Pada awalnya, saksi menyatakan tidak mengetahui alasan tersebut.

Namun, setelah mendapat sejumlah pertanyaan lanjutan, saksi akhirnya menyebut Firman mengundurkan diri karena merasa kurang nyaman bekerja di perusahaan. Meski demikian, ketika ditanya lebih jauh mengenai penyebab ketidaknyamanan tersebut, saksi tidak dapat memberikan penjelasan lebih terperinci.

Perkara ini bermula dari gugatan Firman terhadap PT FEI terkait berakhirnya hubungan kerja dan hak-hak ketenagakerjaan yang dinilai belum dipenuhi perusahaan.

Melalui gugatan tersebut, Firman menuntut pembayaran pesangon serta kekurangan upah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp86 juta.

Kuasa Hukum Soroti Ketiadaan Peraturan Perusahaan

Usai persidangan, Ketua Tim Kuasa Hukum Firman, Prana Yogaswara, S.H., menyoroti sejumlah keterangan saksi yang dinilainya belum memberikan penjelasan memadai mengenai kebijakan perusahaan.

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah keberadaan peraturan perusahaan sebagai pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja.

“Pertama, ketika kami mempertanyakan peraturan perusahaan, ternyata mereka tidak punya. Kedua, terkait pengupahan, ternyata mereka tidak mengacu pada SK Gubernur, tetapi berdasarkan instruksi dari pihak perusahaan,” ungkap Prana.

Menurutnya, keberadaan peraturan perusahaan menjadi hal penting dalam hubungan industrial karena dapat menjadi acuan bagi pekerja maupun perusahaan ketika terjadi persoalan ketenagakerjaan.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan proses yang mendahului pengunduran diri Firman.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, sebelum mengundurkan diri, Firman terlebih dahulu dipanggil untuk melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan.

Dalam pembicaraan tersebut, menurut Prana, Firman dihadapkan pada dua pilihan, yakni menerima pengurangan gaji atau mengundurkan diri.

“Sebelum pengunduran diri dilakukan, ternyata ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada pembicaraan sebelumnya. Itulah asal mula pengunduran diri ini,” jelasnya.

Prana mengatakan Firman sempat memilih opsi pengurangan gaji. Namun, dalam perkembangan berikutnya, hubungan kerja justru berakhir melalui pengunduran diri yang kini menjadi salah satu pokok persoalan dalam gugatan di PHI Bandung.

Hal lain yang turut dipersoalkan adalah mekanisme penyampaian surat pengunduran diri. Menurut Prana, surat tersebut disebut disampaikan kepada Hardian, bukan melalui atasan yang menurutnya semestinya menerima surat tersebut sesuai struktur organisasi perusahaan.

“Itu juga yang saya pertanyakan. Seharusnya melalui yang bersangkutan karena secara struktur berada di atasnya. Tetapi ternyata tidak demikian,” ujarnya.

Mengenai dugaan adanya intimidasi dalam proses pengunduran diri, Prana tidak menyampaikan kesimpulan secara tegas. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya tekanan yang dialami Firman.

“Kalau intimidasi saya tidak terlalu yakin. Mungkin ada sedikit tekanan,” katanya.

Prana mengaku belum sepenuhnya puas dengan keterangan dua saksi yang dihadirkan pihak perusahaan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih terbuka.

“Sebenarnya masih kurang juga. Tadi Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa keterangannya kurang terbuka,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, Prana didampingi tim kuasa hukum penggugat, yakni Dito Irawan, S.H., Krisna Anugrah, S.H., dan Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H.

Kuasa Hukum PT FEI Serahkan Penilaian kepada Majelis Hakim

Di sisi lain, kuasa hukum PT FEI, Nurholis Fathur Rahman, menyatakan pihaknya menyerahkan penilaian terhadap seluruh keterangan saksi dan proses pemeriksaan kepada majelis hakim.

“Kami dari kuasa hukum tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim. Seluruh proses yang sudah dilalui, mulai dari gugatan sampai pemeriksaan saksi hari ini, merupakan bagian dari hukum acara,” kata Nurholis.

Ia menilai keterangan yang disampaikan saksi dari bagian keuangan telah sesuai dengan kapasitas dan tugas masing-masing di perusahaan.

“Menurut saya, jawabannya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari keuangan,” ujarnya.

Saat dimintai tanggapan mengenai kesan bahwa saksi belum memberikan jawaban secara terbuka, Nurholis memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh.

Menurutnya, penilaian terhadap keterangan saksi, termasuk hal-hal yang muncul selama pemeriksaan, sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.

“Sebagai kuasa hukum, saya tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan saya. Itu kembali kepada penilaian Majelis Hakim,” tuturnya.

Meski demikian, Nurholis mengaku cukup puas dengan jalannya pemeriksaan dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat.

“Kalau kesimpulan saya, sebenarnya saya cukup puas terhadap persidangan hari ini,” katanya.

Sidang Berlanjut ke Agenda Kesimpulan

Perselisihan hubungan industrial antara Firman Perkasa Yudha dan PT Fiako Enjiniring Indonesia selanjutnya dijadwalkan kembali disidangkan pada Senin (16/11/2026), dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak.

Pada tahap tersebut, penggugat maupun tergugat akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang telah terungkap selama persidangan.

Kesimpulan kedua pihak selanjutnya menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.