APBDes Terbatas, Penggunaan Anggaran Desa Diminta Lebih Tepat Sasaran

MATAKOTA II Bandung – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tengah kebijakan efisiensi menuntut pemerintah desa lebih cermat menyusun program pembangunan. Dengan anggaran yang terbatas, setiap kebijakan penggunaan APBDes diharapkan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan warga menjadi perhatian dalam Sosialisasi Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa bagi kepala desa wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I di Ciwidey Valley, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Selasa (14/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan setiap kepala desa memiliki tanggung jawab memastikan penggunaan APBDes tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, komitmen membangun desa harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari kepatuhan terhadap administrasi hingga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Ali juga menilai kesalahan administrasi masih kerap berujung pada kepala desa sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkannya. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dinilai penting untuk meminimalkan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, pemerintah desa diminta lebih cermat menyusun skala prioritas. Dengan anggaran yang terbatas, setiap program perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat.

“Setiap turun ke lapangan, lihat realitas di tengah masyarakat dan tentukan program apa yang benar-benar harus diutamakan oleh desa,” ujar Ali.

Melalui pengelolaan APBDes yang tepat sasaran, pemerintah desa diharapkan tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.*Uus MataKota.