Pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat Masuk Pembahasan Khusus DPRD Kota Bandung

MATAKOTA || BANDUNG – DPRD Kota Bandung resmi mengesahkan susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) 17 yang akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dengan skema penganggaran tahun jamak.

Pembentukan Pansus 17 merupakan langkah strategis DPRD dalam mengawal dua proyek pembangunan penting yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui pembahasan Raperda tersebut, DPRD Kota Bandung berupaya memastikan pelaksanaan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung memiliki landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. Selain mendukung penguatan fungsi pengawasan pemerintahan, pembangunan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pansus 17 dipimpin oleh Drg. Maya Himawati, Sp.Orto. sebagai Ketua dan didampingi H. Sutaya, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua.

Adapun anggota Pansus 17 terdiri dari:

1. H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H.
2. Drg. Susi Sulastri
3. H. Deni Nursani, S.Pd.I.
4. Susanto Triyogo Adiputro, S.T., M.T.
5. Asep Robin, S.H., M.H.
6. H. Rizal Khairul, S.I.P., M.Si.
7. Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H.
8. Sendi Lukmanul Hakim, S.H.
9. Dudy Himawan, S.H.
10. Aswan Asep Wawan
11. Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD., K-HOM., M.M.R.S., FINASIM.
12. H. Soni Daniswara, S.E.
13. Christian Julianto Budiman.

Keberadaan Pansus 17 diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang komprehensif terhadap Raperda tersebut, sehingga pelaksanaan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan RSUD Kota Bandung dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung.

Selain menjadi bagian dari upaya modernisasi infrastruktur pemerintahan, pembangunan kedua fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka panjang.