Menteri PKP Luncurkan BSPS dan KUR Perumahan, Didukung DPR RI dan Pemprov Jabar

MATAKOTA II Bandung — Setelah sebelumnya dijadwalkan meninjau lokasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kecamatan Katapang, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di SMAN 1 Katapang, Senin (13/4/2026).

Program ini menyasar perbaikan rutilahu dan membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar mengatakan, KUR Perumahan diberikan dengan bunga 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun. Masyarakat bisa mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan.

“Kita ingin akses pembiayaan ini lebih mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk pinjaman di bawah Rp1 juta, kata dia, kini tidak lagi menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Program ini merupakan kolaborasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam menghadirkan pembiayaan mikro perumahan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia menyebut Kabupaten Bandung mendapat alokasi 1.200 unit rutilahu pada 2026.

“Ground breaking akan segera dilakukan,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi program tersebut dan mendorong masyarakat memprioritaskan kepemilikan rumah.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut masih ada kendala di lapangan, mulai dari praktik rentenir hingga akses kredit.***