Evaluasi Gubernur APBD 2022, PSI Soroti Anggaran Disdik Kota Bandung

MATAKOTA, Bandung  – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung Erick Darmajaya menemukan kejanggalan pada anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. Dia bilang, hal itu ditemukan setelah dirinya mempelajari APBD 2022 hasil evaluasi gubernur.

“Di dalam anggaran Disdik ada sejumlah anggaran yang tidak relevan. Semoga dengan kepemimpinan Kang Yana (Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana), hasil evaluasi gubernur ini dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan APBD Tahun 2022,” kata Erick, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (31/12/2021).

Menurut politisi dari Fraksi PSI-PKB itu, seharusnya Disdik Kota Bandung fokus mengurus prestasi murid.

“Seharusnya Disdik konsen ke prestasi siswa. Tolong dievaluasi agar tak muncul anggaran yang kurang relevan,” ucapnya.

Erick kemudian menyindir hasil evaluasi
gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut yang tak jauh berbeda dengan penilaian pihaknya.

“Sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam hasil evaluasi gubernur sejalan dengan keberatan-keberatan yang PSI sampaikan dalam tahap pembahasan sampai pengambilan keputusan di DPRD Kota Bandung bulan lalu,” ujarnya.

Erick mencontohkan, untuk belanja pegawai sebesar 38,5 persen, provinsi memberikan catatan agar dilakukan penyesuaian dalam waktu lima tahun hingga porsinya menjadi dibawah 30 persen.

“Demikian juga dengan belanja modal. Pemprov memberikan catatan agar belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dengan kondisi ini, Erick menilai, Pemprov Jabar meminta Pemkot Bandung untuk konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD hingga Raperda APBD 2022.

“Misalnya, dalam penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Tetapi, yang muncul adalah kegiatan rutin dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga belum ada inovasi untuk memulihkan ekonomi,” cetusnya.

Erick mengungkapkan, hasil evaluasi Gubernur Jabar malah menambah pertanyaan terkait RAPBD Kota Bandung 2022. Sebelumnya, RAPBD 2022 telah menimbulkan sejumlah pertanyaan dari Banggar DPRD Kota Bandung.

“Selain menimbulkan pertanyaan sesungguhnya tidak dilakukan perbaikan kebijakan apapun dalam pagu kegiatannya. Kategorinya ternyata hanya diberikan penjelasan. Sehingga, perlu dilakukan efisiensi dalam beberapa program kegiatan,” pungkas dia. (EDI)