Tanggapi Santai Mural Kririk Politik, Ridwan Kamil: Pemerintah Harus Buka Ruang Dialog

MATAKOTA, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil angkat bicara soal maraknya mural berisi kritik politik. Dia mengaku, tak mempermasalahkan adanya seni mural. Bahkan, saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bandung, sejumlah fasilitas publik dihiasi dengan mural.

“Mural saya kira tradisi seni kota ini, saya mah sangat senang, dulu saat saya zaman wali kota kan memberi ruang-ruang, tiangnya Pasupati di mural, dinding Siliwangi di-mural, tidak masalah,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (27/8/2021).

Akan tetapi, kata Ridwan Kamil, alangkah lebih baik seni mural didiskusikan kembali soal batasan-batasannya agar memenuhi kearifan lokal dan etika yang telah disepakati bersama.

“Selama memenuhi kearifan lokal dan etika yang disepakati, saya kira nggak ada masalah. Memang terjadi perdebatan apakah mural kritik ini boleh atau tidak boleh, saya kira media bisa menarasikan, mewacanakan dan mendiskusikan,” ucap sosok gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut..

Ridwan Kamil pun mengajak para pelaku seni, bahkan politik agar turut serta berdiskusi dan membuka ruang dialog hingga tercapai kesepakatan mengenai kritik yang patut dan tidak patut.

“Saya kira ini masalah kesepakatan budaya ya, kalau saya pribadi mah nggak ada masalah bahkan saya sering memfasilitasi. Jadi saya kira arahan saya, yuk kita ngobrol dan diskusikan seni ekspresi ruang publik batasnya seperti apa, itu semua juga pasti ada batas yang harus disepakati,” ucapnya.

Menurutnya, kurangnya dialog terkait seni budaya dan politik ditenggarai membuat urusan mural yang memuat kritik akhir-akhir ini jadi kontroversi bahkan urusan hukum.

Ridwan Kamil mengatakan, mural kritik politik harusnya ditanggapi biasa saja. Dirinya sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut mengingat urusan pemberian ruang pada seni sudah dilakukan pihaknya saat masih menjabat Wali Kota Bandung.

Namun karena persoalan seni mural yang tampil bermuatan politik, dia menilai yang perlu dikedepankan adalah etika budaya dan batasan-batasan yang harus dimengerti para pelaku mural.

”Tinggal kita menyepakati secara etika budaya, batas-batasnya aja ya, selama memenuhi kearifan lokal, etika yang disepakati, saya kira tidak ada masalah,” kata Ridwan Kamil.

Dituturkan Emil, ranah seni mengundang kontroversi atau perdebatan ketika mengetengahkan kritik politik. Karena itu,dia menilai penting mendiskusikan hal ini dengan para budayawan dan seniman. Pemerintah menurutnya harus memfasilitasi ruang diskusi.

“Memang terjadi perdebatan, apakah mural kritik ini boleh, tidak. Boleh saya kira media bisa menarasikan mendiskusikan. Bagi saya ini bagian dari dialog, jangan-jangan karena kita jarang dialog. Diskusikanlah mural dan politik, undang semua seniman, sampai ketemu kesepakatannya di mana definisi kritik yang baik atau tidak,” ujarnya.

Masalah mural, katanya, adalah masalah kesepakatan budaya. Namun, dirinya secara pribadi tidak memiliki masalah dengan mural, bahkan ia sering memfasilitasi lukisan dinding tersebut.

Sebelumnya, mural mirip Presiden Joko Widodo sempat terpampang di badan konstruksi Flyover Pasupati Kota Bandung. Namun, mural itu kini telah dihapus oleh aparat Satpol PP Kota Bandung. Bahkan, aparat berwajib kini sedang memburu pembuat seni mural tersebut. (DRY)