Soal Kinerja BBWS Citarum, MGP Dukung Kritik Bupati Bandung

MATAKOTA, Bandung – Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) menyatakan dukungannya terhadap sikap kritis Bupati Bandung Dadang Supriatna terkait kinerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Menurut Kepala Biro Investigasi MGP Agus Satria, sulit dipungkiri bahwa belum maksimalnya kinerja BBWS dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan Sungai Citarum masih menjadi sumber permasalahan banjir di Kabupaten Bandung.

“Adalah hal yang wajar jika Pak Bupati kecewa dengan peran BBWS Citarum,” ujarnya, Sabtu 9 Oktober 2021.

Agus mengatakan, desakan Bupati Dadang Supriatna agar BBWS lebih serius dalam penanganan sungai Citarum, merupakan bentuk tanggung jawab kepala daerah terhadap rakyatnya. MGP, kata dia, senantiasa mendukung setiap kebijakan bupati yang pro rakyat.

Hal senada juga diungkapkan Ketua MGP Kabupaten Bandung  Roby Soemantri. Menurutnya, adalah sebuah keharusan bagi seorang kepala daerah untuk mengawal dan menggulirkan setiap program pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

“Secara khusus, MGP mengapresiasi berbagai upaya pembenahan wilayah yang dilakukan Bupati Dadang Supriatna. Termasuk soal peran BBWS dalam permasalahan banjir di Kabupaten Bandung,’ tegas Roby.

Dia mengatakan, hingga saat ini permasalahan luapan sungai Citarum masih menjadi sebab utama permasalahan banjir di Kabupaten Bandung. Pihaknya pun mendukung kritisi Bupati Dadang Supriatna terhadap kinerja BBWS yang belum optimal.

“Selaku masyarakat yang akan menerima dampak kebijakan program pembangunan, tentunya kami mendukung Pak Bupati. Masyarakat pun akan bangga memiliki pemimpin yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masyarakat yang dipimpinnya,” ucap dia.

Sebelumnya  Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku kecewa dengan peran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Jumat (8/10), Dadang sengaja mengundang pimpinan BBWS Citarum dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar untuk mengadakan rapat koordinasi di rumah dinasnya, di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Pemicu kekesalan Dadang, yakni minimnya aksi atau kegiatan penanganan yang dilakukan BBWS Citarum terhadap sungai kebanggaan warga Jabar tersebut. Di sisi lain, masyarakat dan kalangan pengusaha secara swadaya kerap melakukan pengerukan Sungai Citarik dan Sungai Cikeruh yang bermuara ke Sungai Citarum.

Pengerukan kedua anak Sungai Citarum sepanjang 12 Kilometer itu mencakup enam kecamatan, yakni Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Solokanjeruk, Bojongsoang, dan Majalaya.

‘’Kita duduk bersama, dengan konsep pentahelix. Jangan sampai ada ego sektoral. Yuk, kita berbagi porsi sesuai kewenangannya dalam menangani Sungai Citarum,’’ tegas Dadang Supriatna, dilansir Republika.

Dia mengaku iri dengan daerah lain seperti Sragen dan Solo, yang bisa menuntaskan banjir luapan Sungai Bengawan Solo hanya dalam dua tahun.

“Sementara di Kabupaten Bandung, sudah 20 tahun ini persoalan banjir belum selesai,” ucapnya.

Dadang berharap, hasil rakor khusus ini bisa membuahkan tindak lanjut yang konkret. Dia pun mengajak semua pihak terkait, hingga 10 anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat untuk bersepakat menuntaskan banjir di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, rakor harus menjadi awal untuk menemukan solusi tepat dan nyata dalam mengeliminasi banjir di Kabupaten Bandung.

Dadang yakin, 10 anggota DPR RI tersebut pasti akan ikut memperjuangkan anggaran untuk BBWS Citarum dalam penanganan banjir.

‘’Saya bukannya kesal, ini sebagai penyambung aspirasi aspirasi masyarakat ke BBWS. Rumah saya juga di Kecamatan Bojongsoang selalu kebanjiran,’’ ujarnya. (DRY)