Sempat Ingin Temui Rizieq Shihab, Aktivis 98 Desak Kapolri Proses Hukum Ridwan Kamil

Bandung, matakota.com — Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98, Abdul Salam Nur Ahmad, mendukung penuh langkah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat pada kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) di Petamburan dan Megamendung. Kata dia, hal itu merupakan langkah tegas untuk menjaga marwah dan wibawa negara.

“Penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polda Jabar merupakan langkah tegas untuk menjaga marwah serta wibawa negara. Tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar harus diproses hukum,” ujarnya, lewat rilis yang diterima redaksi, Selasa (15/12/2020).

Menurutnya, kasus kerumunan Petamburan memiliki hubungan erat dengan kasus serupa di Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dengan kata lain, aparat terkait harus menuntaskan kasus kerumunan di Megamendung secara tegas, adil dan transparan.

“Siapapun yang terlibat harus diseret dan diproses hukum, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah melakukan pembiaran,” tukasnya.

Diutarakan, semestinya Ridwan Kamil selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat, menginstruksikan pada bupati dan wali kota se Jabar agar tidak memberikan izin atau membiarkan kegiatan apapun yang menimbulkan kerumunan. Utamanya kegiatan Rizieq Shihab yang melibatkan pergerakan massa besar dari Jakarta dan Jawa Barat yang notabene rawan penyebaran Covid-19.

“Ridwan Kamil jangan berdiam diri, malahan ikut larut dalam euforia kepulangan Rizieq Shihab, sampai mengeluarkan pernyataan akan datang menemui,” ujar Abdul Salam.

Senada dengan itu, ungkapan serupa juga datang dari Ketua PPJNA 98, Anto Kusumayuda. Kata dia, perlu dicermati hubungan dan kepentingan dibalik pernyataan Ridwan Kamil akan menemui Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

“Hal ini harus diusut tuntas. Pernyataan Ridwan Kamil sebagai seorang Gubernur Jabar sangat tidak etis. Dia memuji, menyanjung dan akan menemui sosok Rizieq yang selalu menghina dan menghujat Presiden Jokowi sebagai pimpinan dan atasannya,” kata Anto.

Menurutnya, kuat dugaan adanya motif politik Pilpres 2024 di balik keinginan Ridwan Kamil mengunjungi Rizieq Shihab dan jaringannya.

“Harus diusut tuntas peran dan hubungan Ridwan Kamil dalam pergerakan Rizieq Shihab,” ungkap Anto, salah satu tokoh aksi mahasiswa Soeharto Dalang Segala Bencana saat perjuangan Reformasi 1998 tersebut.

“Kapolri jangan tebang pilih. Selain menuntaskan kasus kerumunan Petamburan, juga harus menuntaskan kasus Megamendung. Siapapun yang terlibat, harus ditindak tegas, harus diseret ke ranah hukum. Ridwan Kamil harus dimintai pertanggungjawabannya secara hukum,” timpal Sekjen Abdul Salam. (DRY)