PPKM Kembali Diperpanjang, Pemkot Bandung Tunggu Kebijakan Pusat
MATAKOTA, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 apakah dilanjut atau tidak. Hasil evaluasi, PPKM yang sudah berlangsung selama satu bulan berjalan dengan baik.
“Hari ini kita sedang menunggu bagaimana kebijakan pusat,” ujar Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, Senin (2/8/2021).
Ema mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat terbatas tentang COVID-19 yang akan dilaksanakan Selasa (3/8/2021).
Menurutnya, berdasarkan data penyebaran COVID-19 kumulatif di Kota Bandung naik. Namun kasus konfirmasi aktif menurun sehingga hal tersebut harus dipecahkan permasalahannya.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang menyebut bahwa kasus kumulatif naik karena laporan kasus tertunda sehingga akhirnya menumpuk. Saat ini, keterisian tempat tidur di rumah sakit mulai menurun hingga mencapai 60 persen yang menunjukkan tren baik.
“Jumlah kesembuhan tinggi dan yang dirawat berkurang, mudah-mudahan Bandung masa puncak dan itu terjadi di bulan Juni dan awal Juli sekarang dalam posisi menurun dalam kondisi baik meski positivity rate 14,” ungkapnya.
Ema berujar, pergerakan mobilitas masyarakat dan kerumunan di ring satu dan dua relatif berkurang namun di wilayah perbatasan masih terjadi. Pihaknya terus mendorong agar kewilayahan tetap melakukan pengawasan dan patroli di masyarakat untuk menekan mobilitas.
“Yang utama prokes, double masker jaga jarak itu merupakan faktor mempengaruhi kasus. Pelacakan kita terus dilakukan sehingga semakin mudah maping dinamika perkembangan Covid-19,” ucapnya.
Namun apabila PPKM diperpanjang, ia berharap Kota Bandung masuk ke PPKM Level 3, sehingga bisa ada sebagian relaksasi di sektor ekonomi.
Pasalnya, Ema mengaku kondisi ekonomi di Bandung sudah sangat berat. Terlihat dari banyaknya keluhan dari para pelaku ekonomi seperti kafe dan restoran.
“Jadi mudah-mudahan nanti akan ada relaksasi yang disesuaikan, karena bagaimanapun juga kondisi ekonomi Kota Bandung sangat berat,” tuturnya.
“Sekarang ini sudah banyak tenaga kerja yang dirumahkan, banyak tenant yang tidak sanggup untuk bisa melakukan kegiatannya di mall, kalau tidak dirumahkan ya di-PHK, kemudian resotoran kafe, kalau tidak ada dine in, kan itu kebiasaan orang, kan sukanya budaya nongkrong,” imbuhnya. (DRY)
UPZ di Jawa Barat Siap Bersinergi untuk Pengelolaan Zakat Makin Efisien di Era Digital
MATAKOTA || Bandung, — BAZNAS Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rak…