Penasihat Hukum Dadang Suganda Akan Hadirkan Saksi Ahli Choirul Huda

“Itu kan perspektif ahli dari KPK, kalau saya kan melihat dari perspektif terdakwa yang menyangkut kepastian hukum dan keadilan,” kata Efran, usai sidang di PN Tipikor Bandung, Jalan LL RE Martadinata.

Menurutnya, bagaimana kemudian dua rezim hukum yang berbeda, tipikor dengan aturan pencucian uang yang spesifik, menjadi hal yang rumit tanpa adanya pemisahan yang tegas.

“Intinya kita tetap pada posisi harus dibuktikan terlebih dahulu pokok perkaranya Predicate crime nya. Baru cerita pencucian uangnya,” tegas Efran.

Selain itu, Efran pun menyoroti keterangan Yunus Husein terkait beban pembuktian terbalik.

“Shifting burden of proof, pembuktian terbalik itu kan diberikan kepada terdakwa dimana terdakwa harus bisa membuktikan semua harta kekayaannya diperoleh dengan cara yang halal,” ujarnya.

Efran menyoroti hal itu berkaitan dengan profil kliennya selaku pengusaha.

“Klo Pak Dadang itu kan clear profilnya selaku pengusaha, pebisnis, pelaku usaha. Beda misalnya kalau profil beliau itu sebagai bandar narkoba, jual beli senjata ilegal atau teroris yang tidak perlu repot dan bisa saja menjadi satu (harta kekayaan),” jelasnya.

“Kalau ini kan enggak, perkara tipikornya saja belum terbukti kok sudah ditempel dengan pencucian uang,” tambah Efran. (DRY)