Home Pendidikan Pemprov Tidak Transparan Minta Hibah Bantuan keuangan Pendidikan ke Daerah di Batalkan
Pendidikan - 2023-02-26

Pemprov Tidak Transparan Minta Hibah Bantuan keuangan Pendidikan ke Daerah di Batalkan

MATAKOTA || Bandung  — Manggala Garuda Puti (MGP) mendesak DPRD provinsi Jawa barat melalui komisi V untuk mengevaluasi ulang dan membatalkan rencana Bankeu pendidikan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Desakan tersebut bukan tanpa alasan, berdasarkan investigasi yang dilakukanya, Pemerintahan Jawa Barat akan menyalurkan bantuan keuangan senilai ratusan miliar ke disdik kota/ kab yang ada di Jawa Barat. Namun ada indikasi hanya di jadikan ajang peluang para oknum untuk meraup keuntungan.

“Kami mencium aroma persekongkolan dimulai dari Bapeda selaku pemegang kebijakan yang meloloskan program bantuan yang diajukan oleh Disdik Kota/Kabupaten untuk kemudian diferivikasi Disdik Jabar. Diduga pihak penyedia sudah merencanakan Rencana Aggaran Biaya (RAB) dengan Disdik Kota/Kab yang dusulkan melalui Aplikasi SIPD yang telah diplot Bapeda. Untuk itu kami meminta agar Komisi V DPRD Jabar untuk meninjau ulang dan bila perlu batalkan program Bankeu Pendidikan,”tegasnya, Sabtu (25/2/2023).

Menurutnya, Bantuan Keuangan (Bankeu) adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Kenyataan di lapangan Bankeu tidaklah sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat banyak. Misalnya Bankeu peruntukan di bidang pendidikan, hanya di jadikan ajang manfaat bagi segelintir orang yang punya kepentingan,”ujarnya.

Selain terjadi mark up harga ujarnya, di duga juga terjadi  manipulasi pengajuan jumlah agar mendapatkan kelebihan keuntungan, adapun informasi yang dapat Bankeu di gunakan untuk:

1.peningkatan sarana tik pendidikan untuk KBM SMP

2.pengadaan peralatan belajar digital paud 1

3.pengadaan tik untuk lab dan study untuk SD

Dikatakanya, selama ini pihak pelaksana pendidikan dari tingkat sekolah hingga Disdik tidak  transparan  dalam penggunaan anggaran yang di maksud.

“Seharusnya pihak pelaksana pendidikan atau Sekolah harus mengenal secara mendalam latar belakang, keinginan dan harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah. Pengenalan harapan masyarakat dan orang tua murid terhadap sekolah,”ungkapnya.

Sekolah ucapnya, merupakan unsur penting guna menumbuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Apabila hal ini tercipta, maka sikap apatis, acuh tak acuh dan masa bodoh masyarakat akan hilang.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah sekolah mengenal harapan masyarakat? Atau sekarang justru sekolah memaksakan harapannya kepada masyarakat! Coba kita analisis kondisi tersebut berdasarkan pengalaman dan penglihatan selama ini dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah,”tegasnya.

“Apabila kita belum melakukan hal tersebut, maka sudah saatnya mulai sekarang sekolah berbenah diri untuk membangun kemitraan dengan masyarakat/ stakeholders untuk kemajuan sekolah,”pungkasnya.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Bank bjb Raih Penghargaan Best ESG, Bukti Komitmen pada Keberlanjutan

BANDUNG, matakota.com – Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) kembali m…