Legislator Jabar Dorong Posyandu Untuk Penanganan COVID-19

MATAKOTA, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pos pelayanan terpadu (Posyandu) dalam penanganan pasien COVID-19.

Menurut dia, semua komponen yang termasuk dalam fasilitas publik harus bersinergi sebagai salah satu jalan keluar dari pandemi COVID-19.

“Posyandu sangat mungkin digunakan sebagai tempat untuk penanganan COVID-19. Apalagi jumlah posyandu lebih banyak jika dibandingkan dengan puskesmas,” ucapnya, Senin (9/8/2021).

“Kalau Puskesmas se-Jabar cuman ada sekitar 1.100. Jabar ini luas, rasionya 1 banding 50 ribu, selalu kurang. Maka posyandu yang berjumlah 52 ribu itu dimanfaatkan,” lanjut sosok yang akrab disapa Gus Ahad tersebut.

Diungkapkan, komponen seperti posyandu yang telah memiliki kader, perlu dimaksimalkan keberadaannya. Sehingga, seluruh titik potensi di masyarakat harus dimanfaatkan.

“Jangan hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) yang sudah ada. Jadi untuk meningkatkan testing butuh sebanyak mungkin tenaga yang bisa melakukan tes. Ketika semua laboratorium telah siap maka nanti larinya ke pengadaan SDM atau relawan untuk testing,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah agar memanfaatkan ruang laboratorium swasta di Jabar.

Gus Ahad menilai, laboratorium swasta memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan milik pemerintah. Laboratorium swasta dinilai mampu melakukan percepatan testing ketika diberikan izin oleh pemerintah.

“Namun, subsidi reagensi untuk hal tersebut perlu dipikirkan. Jadi swasta juga melakukan, jangan melayani yang bayar saja tapi juga disubsidi oleh pemerintah,” ucapnya.

“Tinggal bikin standar dan komandannya dari jajaran Dinkes provinsi, kabupaten, kota, dan perangkat di bawahnya. Jadi harus ada kerja sama semua pihak. Enggak bisa kalau kita minta pemerintah menangani semua dengan sarana yang dimiliki,” imbuhnya.

Percepatan penanganan pandemi COVID-19 perlu penambahan sumber daya tenaga kesehatan (nakes) yang dapat didatangkan dari masyarakat atau relawan lainnya. Kemudian, hasil tes COVID-19 diberikan ke laboratorium yang sudah dimiliki oleh pihak swasta.

“Silakan hitung angka yang disepakati dan jangan dijadikan kendala. Sekarang APBD sudah ada kewenangan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran. Di sini dibutuhkan leadership yang bagus. Alhamdulillah Jabar cukup punya Gubernur yang sangat fokus,” tegas Abdul Hadi Wijaya. (ADV)