Home All News Kritik Besaran Anggaran Rapat Koordinasi Konsultasi, Yusuf: Kinerja Pemkot Lelet!
All News - Nasional - 2022-08-11

Kritik Besaran Anggaran Rapat Koordinasi Konsultasi, Yusuf: Kinerja Pemkot Lelet!

MATAKOTA, Bandung – Anggota DPRD Kota Bandung Yusuf Supardi, mengkritik besarnya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi di Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bandung yang mencapai Rp 5 miliar lebih setiap tahun.

“Masih terlalu tinggi menurut saya, apalagi output yang dihasilkan cenderung tidak maksimal dan patut dipertanyakan,” ujarnya, Kamis 11 Agustus 2022.

Dijelaskan Yusuf, pada tahun 2022, Pemkot Bandung mengajukan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi Rp 6 miliar lebih. Namun setelah dikoreksi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung, ditetapkan menjadi Rp 5. 861.467.310,00.

“Setelah dikoreksi oleh saya jadi Rp 5,8 miliar, menurut saya itu masih terlalu tinggi apalagi dalam rapat-rapat SKPD cenderung tidak kooperatif. Contoh saja soal usulan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cibiru,” beber Yusuf.

Dijelaskan, usulan TPU oleh masyarakat Cibiru sejak tahun 2018. Ironisnya, hingga saat ini masih terjadi silang pendapat antara Sekda Ema Sumarna dengan SKPD terkait.

“Sepertinya tidak dilaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi antara Sekda dan SKPD. Ironis, Sekda mengatakan belum mengetahui lapangan (lahan RTH yang diusulkan masyarakat menjadi TPU),” ucap Yusuf.

Klaim Sekda tersebut, kata Yusuf, tentu sangat ironis. Pasalnya, pada tanggal 23 Februari 2022 lalu telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Camat Cibiru, dinas terkait, serta jajaran kewilayahan. Peninjauan tersebut dimulai dari Bukit Lembah Celeng dan berakhir di Kanhay yang berada di Kawasan Kecamatan Cibiru.

Yusuf pun mengkritik keras sikap yang dipertontonkan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Diciptabintar) Kota Bandung, Bambang Suhari yang meminta waktu untuk mempelajari terlebih dahulu usulan TPU dari masyarakat Cibiru tersebut.

“Kinerja Pemkot Bandung lelet! Masa usulan yang sudah 4 tahun baru mau dipelajari. Tanah Pemkot kalau dimohon oleh masyarakat untuk kepentingan sosial, eksekutif lelet tapi kalau diminta oleh konglomerat (PT BII) cepat direspon dan pelayanannya pun cepat,” sindir Yusuf.

“Anggaran rapat koordinasi dan konsultasi itu dipakai apa saja? Kepala BKAD bilang akan segera melakukan pematokan lahan, Diciptabintar bilang mau mempelajari terlebih dahulu, Sekda malah bilang belum tahu lapangan. Ini kan aneh, kesannya menghambat aspirasi masyarakat,” sambung Yusuf. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

Tedy: Nikmat Kemerdekaan Iringi Kebangkitan Pembangunan Bangsa

MATAKOTA, Bandung – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, mengikuti Upacara Peringa…