KPAI Nilai SMKN 9 Bandung Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Jakarta, matakota.com- Kabar baik! Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Kota Bandung, siap untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM).

Diketahui, sejak Januari 2021, SMKN 9 telah melakukan PTM secara terbatas dari sisi jumlah maupun pembelajaran praktik keahlian tertentu.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, SMKN 9 Bandung melayani kepentingan konsultasi terbatas kepada para siswa yang mengalami kesulitan pembelajaran atau masalah psikologi sehingga membutuhkan konsultasi guru bimbingan konseling (BK).

“Dalam 1 hari, peserta didik yang bisa melakukan praktik maupun konsultasi hanya maksimal 50 orang untuk 6 jurusan atau bidang keahlian, mulai dari kelas X – XII. Tenaga pendidik yang hadir ke sekolah juga dibatasi hanya 25-50 persen selama 4-5 jam per hari,” kata Retno lewat siaran persnya yang diterima redaksi, Sabtu (27/02/2021).

Menurutnya, sekolah ini juga telah siap secara infrastruktur dan protokol kesehatan (prokes) atau standard operational procedure (SOP) untuk adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Baca juga: Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jabar Jadi Stimulus Pemulihan Ekonomi

Adapun penerapan prokes yang ketat, dilakukan mulai pintu gerbang sekolah sampai di dalam ruang-ruang kelas, ruang-ruang praktik, perpustakaan, ruang BK, ruang guru, hingha ruang tata usaha.

Saat proses pengawasan di SMKN 9, KPAI ikut dalam proses pembuatan video persiapan AKB di sekolah tersebut bersama para siswa dari jurusan Desain Komunikasi Visual untuk membuat video penyiapan AKB di sekolah tersebut.

Hasil pembuatan video untuk kampanye penyiapan buka sekolah yang aman dan nyaman di masa pandemi.

“Kesiapan SMKN 9 Kota Bandung dalam menghadapi PTM di masa pandemi patut diapresiasi,” ucap Retno.

Sementara itu, terkait pemberian vaksin, para guru di SMKN 9 Kota Bandung belum masuk sebagai penerima vaksin Covid-19.

Retno berujar, meski vaksin Covid-19 sudah tersedia untuk pendidik dan tenaga kependidikan, kekebalan kelompok tetap sulit diwujudkan tanpa adanya protokol kesehatan dan sekolah siap dengan infrastruktur AKB. (DRY)