Komisi I DPRD Jabar Minta Pengelolaan Aset Dioptimalkan

MATAKOTA, Bandung – Aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), saat ini sangat besar jika dikelola secara maksimal akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkenaan dengan kondisi ini, pengelolaan aset harus dituntaskan.

Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Syahrir, SE, M.Ipol, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Menurut Syahrir, pengelolaan aset dari sisi kelembagaan tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar saat ini dikelola oleh subag Keuangan dan Pengelolaan Aset.

Hadirnya, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini, memberikan ruang pengelolaan aset dari sisi administrasi dapat berubah menjadi lebih baik.

Namun, jelas Syahrir, kondisi ini harus ditindaklanjuti dengan langkah teknis lainnya.

Harapannya, dengan dikoordinasikan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), perlu dibuat peta aset mana saja yang dapat dikelola untuk menghasilkan PAD.

Untuk aset yang belum tuntas dari sisi legalitas kepemilikan, proses sertifikasi diminta dapat diselesaikan.

Selanjutnya, untuk aset yang sudah final sebagai milik Pemprov Jabar, yang berbentuk fisik tanah, perlu ada upaya penguatan simbol.

Simbol itu, ujar Syahrir salah satunya dibuat dalam bentuk pembuatan papan nama atau pagar di lahan-lahan yang menjadi aset milik Pemprov Jabar. (DRY)