Kinerja Jeblok, Aktivis Kota Bandung Hadiahi Oded Rapor Merah

Bandung, matakota.com — Beberapa prinsip good governance seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, belum berjalan dengan baik sepanjang dua tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Oded M Danial.

Demikian terangkum dalam diskusi refleksi akhir tahun yang digelar seluruh Ormas, LSM dan OKP Kota Bandung, Jumat (18/12/2020).

Nampak hadir dalam acara diskusi, Ruslan Abdul Gani (Ketua Patriot Nusantara). Samsi Salmon (LPKNI), H.Yanyan (MPC Pemuda Pancasila), Cakra (DPP Manggala Garuda Putih), Wina (Brigade 08), Agus Warso (DPD Prabu), Abah Mansyur (Ketua GMBI Kota Bandung), Moch Zainal Ihsan (Ketua AMS Kota Bandung), Ridwansyah (LSM Gempur), dan puluhan aktivis lainnya.

“Tujuan diskusi akhir tahun yang kami selenggarakan adalah untuk mengetahui good governance dalam tata kelola pemerintahan Kota Bandung di bawah kepemimpinan Oded M Danial dan Yana Mulyana,” ujar penggagas acara diskusi, Syaiful J Saleh.

Menurut Ketua Umum LSM Penjara tersebut, mayoritas masyarakat aktif yang hadir, sepakat memberi rapor merah untuk Wali Kota Bandung Oded M Danial.

“Mayoritas sepakat rapor merah. Realitanya, selama dua tahun kepemimpinan Oded tata kelola pemerintahan Kota Bandung belum berjalan dengan baik,” kata sosok yang akrab disapa Bang Ipul itu.

Dipaparkan, pencapaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) terus menurun dan jauh dari visi-misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Trend pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya menurun. Dua tahun kepemimpinan Oded, Bandung itu jalan di tempat,” ujar Ipul.

Menurutnya, Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Oded, abai terhadap esensi siklus pembangunan. Besaran alokasi belanja cenderung boros, belum mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bandung ke arah yang lebih baik.

Secara khusus, pihaknya menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 Pemkot Bandung yang mencapai Rp 3,19 triliun.

Dijelaskannya, beberapa pos mengalami penyesuaian akibat kebijakan refokusing anggaran, sehingga berkurang. Namun ada pos anggaran yang justru mengalami lonjakan signifikan, yaitu belanja tak terduga yang mencapai Rp 285 miliar lebih, dari semula hanya Rp 33 miliar.

“Dalam APBD Perubahan 2020 yang telah disahkan beberapa waktu lalu, porsi biaya tak terduga mendapat alokasi Rp 285 miliar lebih. Belanja pegawai masih mendominasi sebesar 74 persen atau sekitar Rp 2,48 triliun. Ini jauh dari semangat efektifitas dan efesiensi anggaran,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Mujahid Bangun mengungkapkan, acara diskusi merupakan bentuk kepedulian masyarakat Kota Bandung terhadap kemajuan pembangunan kota yang berkeadilan.

“Tidak ada tendensi mendiskreditkan pihak tertentu, ini murni suara kepedulian masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Mujahid, jika output diskusi mengarah pada penilaian negatif atau rapot merah atas kinerja Wali Kota Bandung Oded M Danial, tentu itu berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun garis besar yang menjadi dasar pemberian rapor merah, kata Mujahid, adalah dugaan keterlibatan Oded pada kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2012-2013 yang saat ini kasusnya sedang bergulir di PN Tipikor Bandung.

Mujahid juga menilai Oded gagal dalam penanganan Covid-19 hingga Kota Bandung masuk dalam zona merah.

Dijelaskan, pada APBD 2020 ada pergeseran anggaran sebesar Rp 460 miliar, di mana Rp 85 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk penanganan di bidang kesehatan.

Selain itu, ada biaya operasional Gugus Tugas yang mencapai Rp 5 miliar dan alokasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) sekitar Rp 270 miliar.

“Dikemanakan uang itu? Bukannya menurun, Covid-19 malah terus naik. Bansos tidak ada, sementara dana Corporate Social Responsibility (CSR) terus mengalir ke lembaga pengelola bansos yang diketuai istri Oded,” tukas Mujahid.

“Rotasi mutasi para pejabat mulai dari Dirut BUMD dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkot Bandung, juga masih sarat KKN. Semua diisi oleh para kroni Wali Kota Oded,” timpalnya.

Ditandaskan, penilaian rapor merah akan segera diserahkan pihaknya kepada wali kota dan DPRD Kota Bandung.

“Kita akan tembuskan juga kepada presiden, mendagri, DPR-RI, Gubernur Jawa Barat, DPRD Jabar, serta para tokoh masyarakat Kota Bandung,” pungkas Mujahid. (DRY)