Kasus Banprov, KPK Mulai Bidik Eksekutif Jabar

MATAKOTA, Bandung – Bak bola salju, kasus Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat 2017-2019, terus bergulir liar. Terbaru, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan komisi rasuah yang dipimpinnya berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus tersebut tanpa pandang bulu. Termasuk mengungkap dugaan keterlibatan unsur eksekutif.

Menanggapi itu, pakar hukum pidana Musa Darwin Pane mengapresiasi komitmen KPK untuk menuntaskan kasus yang telah menyeret tiga legislator Jabar, Abdul Rozaq Muslim, Ade Barkah, dan Siti Aisyah Tuti Handayani, sebagai pesakitan.

“Semua pihak harus diusut. Terkait sebuah proyek, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara legislatif dan eksekutif,” ujar pengajar hukum pidana di Universitas Unikom Bandung tersebut, Selasa (15/6/2021).

Musa berujar, penegakkan hukum harus berkeadilan. Semua pihak yang diduga terlibat, harus diusut. “Pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk gubernur, harus dimintai keterangannya oleh KPK,” ucap dia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Biro Investigasi LSM Manggala Garuda Putih, Agus Satria. Kata dia, sudah sepatutnya KPK memberikan atensi lebih terhadap kasus bancakan dana aspirasi DPRD Jabar 2017-2019.

“Yah, KPK harus mengusut tuntas. Selain dugaan keterlibatan eksekutif, sangat memungkinkan kasus serupa terjadi di daerah lainnya selain Indramayu,” kata Agus.

Dia berujar, indikasi keterlibatan pihak eksekutif tersirat dari digeledahnya kantor Bappeda Jabar oleh penyidik KPK beberapa waktu lalu.

“Kalau gak salah, penyidik KPK juga menyita ratusan dokumen terkait di Bappeda. Kita pantau saja kemana muaranya kasus bancakan dana rakyat Jawa Barat ini,” cetus Agus.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam GMKI, KAMMI, PMKRI, HMI, dan HIKMAHBUDI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi mega proyek di DPRD Jabar.

Ketum HMI Badko Jawa Barat Khoirul Anam mengatakan pihaknya minta atensi khusus kepada KPK agar kejadian OTT terkait Banprov di Kabupaten Indramayu tidak terjadi di kota kabupaten lain di Jabar.

“Kasus sudah di-handle oleh KPK, dari zaman OTT Bupati di Indramayu. Cuma, penanganannya kalau kita lihat terpolarisasi. Kedua, tidak ada evaluasi baik di DPRD untuk mengevaluasi sistem dalam pokok-pokok pikiran. Kalau dari kita minta atensi khusus dari KPK karena pola tersebut objeknya di Indramayu dan itu memungkinkan terjadi di kota/kabupaten lain,” kata Khoirul, Minggu (13/6).

KPK merespons hal tersebut. KPK sudah menerima atensi terkait adanya kasus dugaan korupsi megaproyek di DPRD Jawa Barat (Jabar). KPK berkomitmen untuk menuntaskan dugaan korupsi tersebut tanpa pandang bulu.

“KPK memberikan perhatian terhadap perkara korupsi. KPK sangat merespons dugaan perkara korupsi yang terjadi berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif termasuk di Jabar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Senin (14/6).

“KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan perkara korupsi tersebut, siapa pun pelakunya,” ucap Firli, dilansir beberapa media massa di Jakarta. (DRY)