Endus KKN di Lelang Proyek Underpass Depok, Ribuan Massa MGP Ancam Turun ke Jalan

MATAKOTA, Bandung – Kepala Biro Investigasi Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) Agus Satria, mendesak Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jabar, membatalkan proses lelang pembangunan simpang tidak sebidang (underpass) di Kota Depok.

Pasalnya, lelang proyek Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar dengan nilai pagu Rp 135 miliar tersebut, berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami minta hasil proses lelang itu dibatalkan. Kami siap demo besar-besaran jika panitia lelang tak bergeming,” tegas Agus, kepada wartawan, Kamis 27 Januari 2022.

Menurutnya, jumping harga penawaran Rp 108 miliar yang ditawarkan PT Nindya Karya selaku calon pemenang tender, ditenggarai tidak wajar.

Agus bilang, penawaran harga PT Nindya Karya sebesar 20 persen itu, mirip dengan proyek underpass Sriwijaya Cimahi Rp 84 miliar yang saat ini mengalami berbagai masalah di lapangan. Termasuk molornya jadwal penyelesaian kontrak per 31 Desember 2021.

“Itu tidak wajar, terutama jika dikaitkan dengan kenaikan harga material besi yang naik hingga 30 persen. Termasuk stok terbatas PT Krakatau Steel yang tentunya bisa mengganggu kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Agus pun menenggarai, harga penawaran Rp 108 miliar PT Nindya Karya berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan proyek dengan tingkat kesuliitan tinggi. Ia mencontohkan seabrek keluhan masyarakat pada proyek underpass Sriwijaya Cimahi yang juga digarap oleh PT Nindya Karya (Persero).

“Banyak keluhan ke mereka (PT Nindya Karya). Di antaranya adalah sering timbulnya banjir saat hujan dan adanya unsur membahayakan dalam pengerjaan proyek di bagian yang beririsan dengan jalan raya. Bahkan proyek itu pernah disetop oleh DPRD Cimahi,” beber Agus.

Sebagai informasi, proyek underpass Sriwijaya Cimahi yang dijadwalkan selesai pada tanggal 31 Desember 2021, saat ini mengalami perpanjangan waktu pengerjaan selama 30 hari per tanggal 1 Januari 2022.

Menurut Agus, berdasarkan pantauan pihaknya, progres pekerjaan baru mencapai sekitar 93 persen. Diperkirakan baru selesai hingga akhir Februari mendatang.

“Dikhawatirkan juga (underpass Depok) pengerjaannya akan molor, tidak sesuai bestek dan sangat berbahaya bila tejadi hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Terkait itu, MGP mendesak Dinas BMPR Jabar melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berani menolak hasil lelang dengan harga yang cenderung tidak wajar tersebut. Ia pun meminta rekam jejak PT Nindya Karya di proyek underpass Sriwijaya Cimahi menjadi bahan pertimbangan.

“Kami khawatir, bilamana kegiatan ini tetap berlangsung akan menjadi konflik kepentingan. Kami tidak tinggal diam, selain unjuk rasa kami akan melaporkan kasus ini ke kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Agus.

Sebagai informasi, pagu proyek pembangunan simpang tidak sebidang Jalan Dewi Sartika Kota Depok senilai Rp 135 miliar.

Lelang proyek, diikuti oleh 92 peserta dengan mekanisme sistem gugur. Saat ini lelang proyek tersebut sedang memasuki tahap penetapan pemenang.

PT Nindya Karya (Persero) berada diurutan pertama dengan harga penawaran Rp 108, 6 miliar, menyusul PT Caturpilar Perkasatangguh diurutan kedua dengan nilai penawaran Rp 108,8 miliar, dan PT Putera Borneo Sakti diurutan ketiga dengan nilai penawaran Rp 110,2 miliar.

Diketahui, proyek pembangunan jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) Dewi Sartika Kota Depok tersebut, bertujuan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut. (DRY)