Dugaan Korupsi Mesin Parkir Kota Bandung, KPK Mulai Periksa Para Saksi

MATAKOTA || Bandung, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi termasuk saksi pelapor terkait dugaan korupsi pengadaan mesin parkir di Kota Bandung senilai Rp 83 miliar.

Pada Jumat (11/11/2022) kemarin, KPK diketahui telah memeriksa dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Salah satunya adalah saksi pelapor yakni Kepala Biro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) Kota Bandung, Agus Satria.

Hal tersebut diakui oleh Agus Satria secara langsung kepada wartawan, dan mengakui dirinya dipanggil KPK untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (11/11/2022) kemarin.

“Saya dimintai keterangan oleh KPK terkait laporan kami mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan mesin parkir elektronik tahun anggaran 2016 di Kota Bandung senilai Rp 83 miliar,” ujar Agus, Minggu (13/11/2022) siang.

Agus mengaku diperiksa dan dimintai keterangan oleh Deputi Informasi dan Data. Pemeriksaan sendiri dilakukan selama satu setengah jam lamanya.

“Kami ditanya data-data dan juga siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kami juga sampaikan sejumlah barang bukti,” ungkap Agus.

Disinggung mengenai barang bukti apa saja yang disampaikan kepada KPK, Agus belum bersedia membukanya. Ia memilih merahasiakannya kepada awak media.

“Nanti biar KPK saja yang membukanya kepada publik. Yang jelas, kami sampaikan sejumlah data dan barang bukti termasuk siapa saja yang diduga terlibat beserta peran mereka  masing-masing,” beber dia sambil tersenyum.

Agus mengaku gembira dengan mulai berjalannya pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin parkir di Kota Bandung tersebut. Pasalnya meski sempat mencuat, kasus tersebut sempat jalan di tempat bertahun-tahun.

“Saya berharap setelah ini KPK langsung melakukan penyelidikan. Bisa dilihat bagaimana kondisi mesin parkir di lapangan, hampir semua mangkrak. Padahal proyeknya cukup fantastis, mencapai Rp 83 miliar,” jelas Agus.

Proyek pengadaan mesin parkir di Kota Bandung, tambah dia, sejak awal memang ditentang banyak pihak. Sebab selain kebutuhannya tidak terlalu urgen, menurutnya, proyek pengadaan mesin parkir elektronik itu juga sarat korupsi.

“Berdasarkan hasil penelusuran kami, proyek pengadaan mesin parkir itu menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Bahkan kami menemukan ada aliran untuk sejumlah pihak para pejabat penting di Pemkot Bandung termasuk mantan Wali Kota Bandung,” ungkapnya.

Pria berbadan tegap itu mengaku sudah menyerahkan barang bukti aliran dana ke sejumlah pejabat tinggi di Pemkot Bandung kala itu kepada pihak KPK.

Agus berharap KPK dapat segera menangani kasus dugaan korupsi pengadaan mesin parkir tersebut. Masyarakat Kota Bandung, kata dia, meyakini KPK tidak akan tebang pilih dan menuntaskan kasus dugaan korupsi di Kota Bandung itu.

“Kami berharap KPK memanggil dan memeriksa semua yang diduga terlibat mulai dari PPK (pejabat pembuat komitmen), kepala dinas dan juga Wali Kota Bandung ketika itu,” kata dia seraya menyebut KPK merupakan harapan terakhir masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Apalagi Ketua KPK Firli Bahuri pernah menegaskan bahwa KPK tidak akan tebang pilih. Masyarakat Kota Bandung menunggu tindakan konkret KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi mesin parkir Kota Bandung,” tambah Agus. ***