DPRD Kota Bandung Sorot Minimnya Anggaran Program Perlindungan Anak

MATAKOTA, Bandung – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung Heri Hermawan mengungkapkan, regulasi dan budgeting dalam rangka menjadikan Bandung sebagai kota layak anak, merupakan persoalan yang tidak begitu populer.

Hal itu diutarakannya saat menjadi narasumber acara talk show Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Kota Bandung, di Auditorium Universitas Islam Bandung, Jumat (22/4/2022).

Menurutnya, meski dirasa sebagai isu penting, tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang melek terhadap perlindungan anak.

“Saya merasa senang karena adanya KMPPA yang menginisiasi untuk melaksanakan talk show dan kegiatan-kegiatan yang proaktif dalam kaitannya perlindungan anak,” ujarnya.

Heri mengatakan, sebenarnya pemerintah perhatian dengan perlindungan anak. Di tingkat Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) diterapkan baik di tingkat Kota Bandung melalui Perda No. 10 tahun 2012 kemudian direvisi dengan Perda No. 4 tahun 2019.

Namun, kata Heri, diperlukan komitmen dan konsistensi bersama untuk menegakkan perda ini. Bentuk pengoptimalan dari adanya kasus terkait perlindungan anak ini minimal dengan menjalankan perda yang sudah disepakati bersama.

“Adapun persoalan bugdeting yang harus kita pahami bersama sejauh mana pemerintah kota menganggarkan terkait perlindungan anak yang hanya Rp500 juta dari Rp6 triliun dana APBD Kota Bandung,” katanya.

“Program kegiatan itu akan menggambarkan seberapa besar suatu pemerintahan concern terhadap nomenklaktur yang ditegakkan di dalam anggaran tersebut,” imbuh Heri.****