DPRD Kota Bandung Minta Aparat Hukum ‘Pelototin’ Dana Banprov Jabar

MATAKOTA, Bandung – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung Riana mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), mulai mengawal realisasi Bantuan Provinsi (Banprov) Jabar Tahun Anggaran (TA) 2021 di Kota Bandung.

Riana meminta agar APH mengawasi secara ketat alokasi anggaran Banprov Jabar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Rp 235 miliar atau 82 persen, 4 persen pada Dinas Kesehatan (Dinkes), dan 14 persen pada dinas lainnya.

Dia pun menuntut keseriusan APH dalam menuntaskan indikasi ketidaktransparanan pihak eksekutif dan legislatif. Pasalnya, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kota Bandung, tidak tahu aliran dana Banprov Jabar yang nilainya mencapai Rp 287 miliar tersebut.

Riana menambahkan, APH juga dapat memulai dengan membandingkan Banprov yang dikucurkan ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebesar Rp 156 miliar, dan untuk belanja di Dinas Pendidik hanya 44 persen.

“APH harus mampu menilai pelaku atau orang dan oknum DPRD yang diduga mendapat manfaat atau keuntungan dari pencairan Banprov tersebut,” kata Riana, Kamis (21/10/2021).

Selain itu, APH juga diminta agar mengembangkan pengawalan terkait postur APBD lainnya. Riana menyebut  adanya usulan pembelian timbangan dacin senilai 2 miliar, padahal harga satuan dacin per unit seharga Rp 300 ribu.

“Mau dibagikan kemana timbangan dacin tersebut,” tukasnya.

Riana juga ingin ada koreksi untuk dana bagi hasil pajak dengan mengacu pada Permendagri No. 64/2020. Pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor (PKB), PBBKB, dan BBNKB dengan total sebesar Rp 746 miliar.

“Miris dana bagi hasil pajak sebesar Rp 746 miliar itu dialokasikan untuk infrastruktur di Kota Bandung hanya Rp 91 miliar,” sebut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung ini.

“Itu bisa berkembang lagi, karena pemanfaatan Banprov juga ada di dinas lain,” tambah dia.

Riana kembali menegaskan pihaknya ingin agar APH bertindak cepat dalam menuntaskan masalah Banprov ini. Jika tidak, Riana telah menyiapkan strategi lain atas dugaan ketidaktransparanan dana Banprov dapat dibuka selebar-lebarnya.

“Kami sudah siapkan strategi lain agar APH lebih intens mengawal Banprov Jabar yang seksi ini,” tegasnya (EDI)