Home All News Diduga Korupsi, MGP Laporkan Proyek Chromebook Disdik ke Kejari Kuningan
All News - Hukum - 2022-05-22

Diduga Korupsi, MGP Laporkan Proyek Chromebook Disdik ke Kejari Kuningan

MATAKOTA, Bandung – Ketua Biro Investigasi DPP Manggala Garuda Putih (MGP) Agus Satria, menyoroti anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), untuk proyek pengadaan bantuan laptop (Chromebook) dan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ada pun bantuan yang diberikan, berupa laptop, access point, konektor, layar proyektor, speaker aktif hingga internet router ke setiap sekolah dan universitas di penjuru daerah.

“Namun dalam pelaksanaan banyak tidak sesuai dengan harapan, salah satunya dugaan KKN proyek tersebut di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kuningan,” ucapnya di Bandung, Minggu, 22 Mei 2022.

Agus mengatakan, demi kemajuan TIK, pemerintah pusat melalui Kemendikbud-Ristek telah melakukan pengadaan Chromebook untuk para pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK dan universitas.

Terkait hal itu, jelas Agus, Kabupaten Kuningan memperoleh anggaran DAK sekitar Rp 57 miliar untuk pengadaan Chromebook tingkat PAUD, SD, dan SMP.

“Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diduga telah terjadi monopoli dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan oknum pengusaha berinisal Y. Informasinya, yang bersangkutan merupakan kerabat seorang petinggi kejaksaan di Jawa Timur,” sebut Agus.

Namun, ketika ditanya wartawan, Agus Satria tidak menjelaskan secara detail siapa oknum pengusaha dimaksud, termasuk modus KKN yang dilakukannya.

Agus mengatakan, DPP Manggala Garuda Putih (MGP) akan segera melaporkan dugaan korupsi pada Disdik Kabupaten Kuningan ke kejaksaan negeri setempat.

“Kita segera mungkin akan melaporkan kasus tersebut ke Kejari Kuningan, ada dugaan mark up harga di situ, kita harap secepatnya ditindaklanjuti,” tegas dia.

Menurutnya, proyek pengadaan Chromebook tersebut banyak menyedot perhatian publik. Pasalnya, harga satu Chromebook yang dianggarkan pemerintah itu mencapai Rp 10 juta per unit, padahal, kisaran harganya di pasaran hanya Rp 5 juta an.

“Selain tidak sesuai dengan spek, terjadi juga ketidak merataan jumlah unit yang dialokasikan ke tiap sekolah,” tutup Agus. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

9 Kali Beruntun! Kota Bandung Sabet Juara Umum MTQ Jabar

MATAKOTA, Bandung – Kota Bandung kembali meraih juara umum pada MTQ Jabar ke-37 tahu…