image 750x 618932f6b0159
Home All News Batal Resmikan Monumen COVID-19, Aliansi Nano Apresiasi Jokowi
All News - Nasional - 3 weeks ago

Batal Resmikan Monumen COVID-19, Aliansi Nano Apresiasi Jokowi

MATAKOTA, Bandung – Presiden Joko Widodo, batal meresmikan Monumen Perjuangan Pahlawan COVID-19 di Kota Bandung. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengundang Jokowi untuk meresmikan langsung monumen itu pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2021.

“Awalnya tanggal 10 November tapi ternyata Pak Presiden ada beberapa agenda, sehingga tidak mungkin meninggalkan Jakarta, kita masih menunggu penyesuaian jadwal,” terang Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Biro Adpim) Setda Jabar Wahyu Mijaya, Rabu (10/11/2021).

Wahyu mengatakan, peresmian monumen itu akan disesuaikan kembali dengan jadwal Presiden Joko Widodo.

Menurut informasi yang didapatkannya, salah satu agenda yang tidak bisa ditinggalkan Presiden Jokowi adalah menghadiri serangkaian kegiatan di Papua. Ia berharap, pada pekan depan pihak Istana Kepresidenan memberikan kepastian jadwal.

“Setelah agenda dari sana (Papua) semoga bisa ke Jabar, kita berharap minggu depan sudah ada konfirmasi dari Istana,” ujar Wahyu.

Diketahui, proyek yang terletak di Jalan Dipati Ukur 48 Kota Bandung ini sebelumnya bernama Monumen Perjuangan (Monju) Rakyat Jawa Barat. Namun diajukan oleh Gubernur Ridwan Kamil kepada pemerintah pusat menjadi Monumen Perjuangan Pahlawan COVID-19.

Dalih Ridwan Kamil, untuk menghormati tenaga kesehatan, relawan, dan ASN yang gugur di masa pandemi COVID-19.

Dalam monumen itu terpahat 291 nama-nama para tenaga kesehatan, relawan, maupun ASN yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Belakangan diketahui, monumen tersebut merupakan bagian dari Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jabar.

Menanggapi hal itu, Dewan Presidium Aliansi Nano, Fidelis Dapati Giawa SH, mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang urung meresmikan Monumen Perjuangan COVID-19.

“Aliansi Nano mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mendengarkan dan mempertimbangkan dengan seksama aspirasi rakyat Jawa Barat sehingga tidak berkenan meresmikan Monumen COVID-19 bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021 di Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat,” ujarnya, lewat keterangan tertulis, Rabu 10 November 2021.

Menurut dia, penolakan Aliansi Nano atas monumen tersebut didasarkan pertimbangan konteks yuridis, etis, filosofi, serta pertimbangan kepedulian yang nyata kepada para korban wabah COVID-19,

Sikap penolakan Aliansi Nano, kata Fidelis, telah disambut baik oleh DPRD Jabar serta berbagai komponen masyarakat lainnya yang mengenang peristiwa 10 November sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan sejarah negara dan bangsa Indonesia.

Aliansi Nano mengapresiasi sikap DPRD Jabar yang sangat aspiratif dan proaktif menanggapi masukan dan aspirasi masyarakat dengan segera menerbitkan nota komisi sehubungan dengan berbagai pelanggaran dan dugaan manipulasi terkait proyek pembangunan Monumen COVID-19.

Fidelis menuding Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Dedi Taufik telah menyampaikan informasi yang bias mengenai kunjungan Presiden Jokowi untuk meresmikan monumen tersebut.

Dia mengatakan, Dedi Taufik telah bekerja tidak professional sebagai ASN pembantu gubernur, telah menyampaikan informasi yang tidak benar, manipulatif, dan cenderung menyesatkan.

“Dia (Dedi Taufik) mempermalukan gubernur di hadapan publik. Sepatutnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan” tegas Fidelis.

Selain itu, dia juga mengkritik sikap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar Boy Iman Nugraha yang tetap bersikeras membela eksistensi proyek di hadapan publik meski Komisi IV DPRD Jabar telah menolak proyek pembangunan Monumen COVID-19 tersebut.

“Boy Iman Nugraha telah mempertaruhkan kapasitasnya sebagai ASN profesional dengan cara membela gagasan gubernur yang telah melenceng dari koridor peraturan perundangan,” ucap Fidelis. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

DPRD Kota Bandung Minta BPBD Diatur Perda

MATAKOTA, Bandung — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Bah…