Awan Hitam Upah Minimum: DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Berani Bicara

MATAKOTA, Bekasi – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Heri Koswara angkat bicara soal kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Menurutnya, secara keseluruhan Jawa Barat merupakan awan hitam bagi tenaga kerja.

“Pertama Alhamdulillah teman-teman buruh di Kota Bekasi dan Kota Depok masih merasakan ada kenaikan meski sangat jauh dari nilai yang diharapkan. Tapi secara keseluruhan Jawa Barat ini awan hitam bagi tenaga kerja. Bayangkan ada sebelas daerah yang tidak naik termasuk Kabupaten Bekasi. Banyak warga kota yang bekerja di kabupaten lho. Sementara itu ya inflasi tetap naik, kebutuhan hidup bertambah,” ungkap Heri Koswara, Kamis (2/11/2021).

Diketahui, dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022, kenaikan upah bervariasi antara 0.46 persen hingga 1,49 persen.

Sementara itu 11 Kabupaten/kota lainnya tidak mengalami kenaikan, diantaranya: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dibeberkan Heri, pangkal dari masalah ini ada di pemerintah pusat. Meski begitu ia meminta kepala daerah lebih berani lagi membuat gebrakan.

“Memang gubernur yang membuat keputusan ini, tapi kan kalau ditelusuri akar masalahnya, ini efek dari kebijakan pemerintah pusat. Efek dari Omnibus Law Cipta Kerja yang dulu ditolak sama PKS,” ujarnya.

Pasca UU 11/2020 disahkan, tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP 36/2021 Tentang Pengupahan. Rumusan kenaikan upah berubah total. Jika di PP 78/2015 kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, di PP 36/2021 lebih banyak lagi syaratnya. Ada batas atas, batas bawah, rata-rata konsumsi keluarga, inflasi provinsi, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun dan yang lainnya.

“Ridwan Kamil kami sarankan lebih berani lagi menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah pusat. Jangan diam saja supaya ada perubahan yang bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Heri Koswara mengatakan, kenaikan upah nol rupiah itu akan berdampak terhadap perekonomian daerah.

“Kalau upah gak naik, bagaimana dengan konsumsi masyarakat? Tentu sulit untuk naik juga dong. Jelas kenaikan upah buruh yang sesuai akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah daya beli akan berefek pada pajak dan pendapatan daerah. Kalau sama sekali gak naik, kasihan daerahnya,” tegas Heri. (ADV)